Kabupaten Malang, blok-a.com – Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Menpan RB) RI mengungkap akan ada sebanyak 16 ribu Aparatur Sipil Negara (ASN) yang pindah bertugas ke Ibu Kota Nusantara (IKN).
Menpan RB, Abdullah Azwar Anas saat berkunjung ke Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Malang, mengatakan pihaknya diberikan amanah olen Presiden Republik Indonesia, Joko Widodo untuk mengatur terkait tugas pemindahan ASN ke wilayah IKN.
“Jadi KemenPAN-RB ini mendapatkan tugas terkait pemindahan ASNnya. Bapak Presiden telah memutuskan, sementara ada 16 ribu ASN dan anggota TNI Polri yang akan pindah kesana,” terang Anas, saat ditemui seusai kunjungan kerja di Pendopo Agung Kabupaten Malang, Jum’at (17/02/2023).
Lebih lanjut, Anas sapaan akrabnya, mengatakan bahwa hingga saat ini telah mendata sebanyak ribuan ASN dari 35 Kementerian/Lembaga (KL) yang rencananya akan dipindah.
Pendataan tersebut, kata Anas, telah melalui beberapa proses sesuai ketentuan dan persyaratan yang telah disiapkan.
“Jadi sekarang prosesnya sudah ditahap pendataan, seperti siapa saja yang akan dipindah. Dari 35 KL sudah kita laporkan berapa persentase di masing-masing KL,” jelasnya.
Sementara itu, untuk mendukung kinerja ribuan ASN maupun TNI/Polri, lanjut Anas, pemerintah telah menyediakan anggaran khusus hunian berupa bangunan super blok yang nantinya akan menjadi rumah dinas.
“Pemerintah di rapat kabinet terakhir sudah menyiapkan terkait tambahan anggaran untuk super blok apartermen. Sehingga, ASN yang pindah ke sana sudah disiapkan rumah dinas berupa apartermen,” jelasnya.
Mantan Bupati Banyuwangi itu juga mengatakan alasannya disedikan super blok yakni untuk membentuk culture baru. Dengan menjaga ruang terbuka hijau, diharapkan dapat memberikan lingkungan yang lebih sehat dan nyaman.
“Disini sistem pemerintah berbasis elektronik, kantornya nanti shareing pakai, nyaman, hijau dan antara kantor dan ruang tinggal tidak terlalu jauh dan akan hemat energy karena semua kendaraan listrik dan ini menurut saya bukan hanya sekedar pindah kantor tapi soal peradaban,“ terangnya.
Di akhir, Anas menegaskan bahwa apa yang diupayakan oleh Pemerintah RI ini bukan hanya sekedar memindahkan lokasi pemerintahan.
Namun, IKN itu sendiri dibentuk untuk menjadi era baru menyangkut pembangunan perkonomian, hingga transformasi besar bagi bangsa Indonesia.(ptu/lio)