KABUPATEN MALANG – Peraturan Bupati (Perbup) terkait denda bagi warga Kabupten Malang yang tidak bermasker segera muncul. Saat ini masih menunggu persetujuan terkait perbup tersebut ke Biro Hukum Pemerintah Provinsi Jawa Timur.
Dendanya adalah berupa uang tunai Rp 100 ribu. Siapa yang menindak denda tersebut ke warga Kabupaten Malang?
Sebelumnya, Bupati Malang, H.M Sanusi mengatakan yang menindak adalah anggota Polres Malang langsung. Namun jawaban tersebut berbeda dari Sekretaris Daerah Kabupaten Malang, Wahyu Hidayat.
Kata Wahyu yang menindak denda itu awalnya adalah Satpol PP. “Karena ini Perbup (Peraturan Bupati) kan bentuknya jadi Satpol PP,” tuturnya.
Namun, lanjut Wahyu, jika masyarakat tetap tidak menurut. Sudah didenda tapi tidak kapok keluar rumah tanpa bermasker, anggota Polres Malang yang akan menindak langsung.
“Kalau dua atau tiga kali tetap tidak nurut atau tidak efektif. Nanti akan dibantu kepolisian juga akan menindak. Biar menimbulkan efek jera,” tutupnya.
Sebagai informasi, selain denda sanksi berupa uang Rp 100 ribu itu. Warga Kabupaten Malang yang tidak bermasker bisa memilih opsi lain, yakni sanksi sosial berupa menyapu atau melakukan push up. Jika memilih sanksi denda, nanti uang tersebut akan masuk ke kas daerah Kabupaten Malang.




