KPK RI Kaji Kemajuan KKMP Trate Gresik di Tengah Keterbatasan, Omzet Tembus 237 juta Per Bulan

Tim Direktorat Monitoring KPK RI meninjau lokasi usaha KKMP Trate, Gresik (foto: Blok-a.com/Ivan)
Tim Direktorat Monitoring KPK RI meninjau lokasi usaha KKMP Trate, Gresik (foto: Blok-a.com/Ivan)

Gresik, Blok-a.com – Perjalanan Koperasi Kelurahan Merah Putih (KKMP) Trate Gresik yang tumbuh dari keterbatasan fasilitas mulai mendapat perhatian hingga tingkat pusat.

Setelah sebelumnya ramai diperbincangkan karena menyulap bekas lahan parkir milik Pemkab Gresik menjadi ruang aktivitas ekonomi warga, kini tata kelolanya dikaji Direktorat Monitoring Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) RI.

Tim Direktorat Monitoring KPK RI bahkan datang langsung dari Jakarta untuk melakukan field monitoring dan kajian tata kelola Program Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih di KKMP Kelurahan Trate, Senin (10/8/2026) siang.

Lima orang anggota tim turun langsung melihat aktivitas koperasi, berdiskusi dengan pengurus, hingga meninjau lokasi usaha KKMP Trate. Kedatangan tim tersebut menjadi perhatian tersendiri bagi Kelurahan Trate.

Lurah Trate Ruli Budiman mengatakan, kajian yang dilakukan KPK menjadi indikator bahwa perkembangan KKMP Trate mulai mendapat perhatian lebih luas.

“Sebagai pemangku wilayah, saya turut bangga karena KPK RI berkenan melakukan kajian di KKMP Trate. Hal ini menunjukkan bahwa eksistensi KKMP Trate mulai didengar hingga pusat,” ujar Ruli.

Menurutnya, keberadaan KKMP Trate diharapkan tidak berhenti sebagai koperasi yang menyediakan kebutuhan masyarakat. Lebih jauh, koperasi tersebut diharapkan dapat berkembang menjadi salah satu penggerak perekonomian warga Kelurahan Trate.

Pemerintah Kelurahan Trate, lanjut Ruli, siap membantu melalui komunikasi dan koordinasi dengan berbagai pihak agar koperasi dapat terus berkembang.

“Kelurahan siap mengikuti arahan pimpinan untuk membantu meningkatkan perekonomian masyarakat melalui Koperasi Merah Putih Kelurahan,” katanya.

Di tempat yang sama, Ketua KKMP Trate, Nanang Zubaedi menjelaskan, kedatangan Tim Direktorat Monitoring KPK RI lebih banyak membahas kondisi riil pengelolaan koperasi melalui kegiatan field monitoring.

Sejumlah aspek menjadi bahan diskusi. Mulai dari pola kerja sama KKMP dengan investor, kondisi prasarana, ketersediaan sumber daya manusia hingga perkembangan pangsa pasar.

Menariknya, keterbatasan fasilitas yang selama ini menjadi salah satu tantangan KKMP Trate justru berjalan beriringan dengan pertumbuhan aktivitas usaha.

Nanang mengungkapkan, pada Juni 2026 KKMP Trate mencatat omzet sekitar Rp187 juta. Angka tersebut meningkat menjadi Rp237 juta pada Juli 2026. Bahkan pada pekan pertama pada bulan Agustus 2026 tercatat omset sekitar Rp61 juta.

Menurut Nanang, capaian ini ditopang aktivitas usaha KKMP Trate yang terus berkembang seiring bertambahnya jenis komoditas. Dan meningkatnya kepercayaan masyarakat untuk berbelanja maupun melakukan aktivitas ekonomi melalui koperasi.

Tidak hanya angka omzet, inovasi KKMP Trate dalam mengelola potensi ekonomi masyarakat juga menjadi perhatian. Salah satunya melalui program pembelian minyak jelantah dari warga.

Minyak bekas rumah tangga yang selama ini kerap berakhir sebagai limbah dan dibuang ke saluran air, kini dikumpulkan dan memiliki nilai ekonomi melalui koperasi.

Nanang menambahkan, program tersebut menjadi salah satu aktivitas yang mendapat apresiasi dari Tim Direktorat Monitoring KPK RI.

“Tadi di antaranya yang diapresiasi berkaitan dengan pembelian minyak jelantah. Yang biasanya dibuang sebagai limbah, di koperasi ini bisa menjadi pundi ekonomi warga,” ujarnya.

Dalam kunjungannya, Tim Direktorat Monitoring KPK RI tidak hanya melakukan diskusi di dalam ruangan. Tim juga melihat langsung sejumlah komoditas yang dipasarkan KKMP Trate di gudang yang berada di Kantor Kelurahan Trate.

Setelah itu, tim meninjau lokasi bekas lahan parkir milik Pemkab Gresik yang saat ini disewa dan dimanfaatkan KKMP Trate sebagai lokasi aktivitas usaha.

Tim juga melihat total luasan aset milik Pemkab Gresik yang berada di sekitar lokasi koperasi. Dari hasil peninjauan tersebut, kebutuhan ruang menjadi salah satu perhatian.

“Tadi disampaikan Tim Monitoring KPK RI juga berharap, terdapat peluang perluasan area agar perkembangan koperasi dapat diimbangi dengan ketersediaan tempat yang memadai,” ucap nanang.(Ivn)

Exit mobile version