Sumenep, blok-a.com – Berhembus kabar tak sedap jika Achmad Jasuli dicopot sebagai Ketua Fraksi Demokrat Sumenep menuai kontroversi. Khususnya di kalangan internal anggota DPRD Sumenep dari Fraksi Demokrat.
Tidak terima dirinya diduga dicopot dari Ketua Fraksi, Jasuli pun berontak. Dia menganggap pencopotan dirinya sebagai ‘cacat prosedur’. Pasalnya pergantian dirinya dari Ketua Fraksi dinilai tidak etis dan diduga tidak melalui mekanisme partai sesuai AD/ART.
“Posisi saya ini kan kepanjangan tangan partai di DPRD Sumenep. Fraksi itu kepanjangan tangan partai. Kalau tidak melalui mekanisme Tata Tertib (Tatib) dewan yang benar, perlu saya kira harus ditegakkan tatib itu. Biar pengurus partai tidak semena-mena merombak Fraksi dan Alat Kelengkapan Dewan (AKD) lainnya. Saya cek tatibnya masih berlaku,” beber Jasuli.
Menurut Jasuli, jika memang ada perubahan di alat kelengkapan dewan, kenapa tidak ada koordinasi dan musyawarah di internal partainya terkait perubahan Ketua dan Sekretaris Fraksi termasuk alat kelengkapan dewan lainnya.
“Jadi, kalau begini caranya, saya anggota dewan dari Fraksi Demokrat merasa dikhianati. Apa salah saya, koq kesannya saya mau dibuang. Saya ini anggota dewan 2 periode yang susah payah membangun dan membesarkan partai. Masak begini cara partai memperlakukan saya?” Tanya Jasuli dengan kecewa berat.
Belum puas dengan dugaan ada pergantian dirinya sebagai Ketua Fraksi, Jasuli menegaskan bahwa sampai detik ini dirinya tidak pernah menandatangani surat pergantian itu. Lantas siapa yang menandatangani? Apakah itu sah hanya ditandatangani Sekretaris Fraksi? Kuat dugaan ini cacat prosedur,” katanya kecewa.
Menurutnya, Ketum DPP Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) pernah mengatakan anggota dewan itu adalah aset berharga partai. Dia kader partai yang dipercaya masyarakat untuk mewakili aspirasinya melalui institusi DPR.
Disinggung soal pergantian Ketua Fraksi, Sekretaris DPC Partai Demokrat Suhartono mengaku fokus pada pemenangan dan membesarkan partai. Diakuinya memang ada sedikit keretakan tapi mungkin lebih karena miskomunikasi.
Kata Nono, sapaan akrabnya, Gejolak itu soal dinamika. Mending kita duduk bareng atar pengurus dengan anggota dewan. Kalau soal prosedural, sesuai tatib sekian persen kehadiran, saya kira sudah sesuai tatib. Sebab keputusan melalui rapat pleno. Hanya saja surat pergantian fraksi blum ditandatangani oleh dirinya.
“Tapi secara prosedur, kenapa tidak melibatkan anggota dewan. Apa karena anggota dewan tidak masuk di pengurus harian? Sehingga tidak dilibatkan. Saya ingin merangkul teman-teman anggota dewan dan menyampaikan keluhan. Agar tidak ada perpecahan. Nanti saya sampaikan pada Ketua Partai. (Aldo/Gim)