Kejari Mojokerto Musnahkan Barang Bukti 194 Perkara, Narkotika Mendominasi

Proses pemusnahan barang bukti yang sudah mempunyai kekuatan hukum tetap (Inkrah).(foto: blok-a.com/Syahrul Wijaya)
Proses pemusnahan barang bukti yang sudah mempunyai kekuatan hukum tetap (Inkrah).(foto: blok-a.com/Syahrul Wijaya)

Mojokerto, blok-a.com – Kejaksaan Negeri (Kejari) Kabupaten Mojokerto memusnahkan barang bukti dari 194 perkara tindak pidana yang telah berkekuatan hukum tetap (inkracht van gewijsde). Pemusnahan yang berlangsung di Rumah Penyimpanan Benda Sitaan Negara (Rupbasan), Selasa (17/11/2026), tersebut didominasi barang bukti kasus narkotika dan peredaran obat-obatan terlarang.

Kegiatan pemusnahan dipimpin Kepala Kejaksaan Negeri Kabupaten Mojokerto, Fauzi, S.H., M.H., bersama jajaran kejaksaan dan dihadiri perwakilan Pengadilan Negeri Mojokerto, Lembaga Pemasyarakatan Kelas II Mojokerto, Dinas Kesehatan Kabupaten Mojokerto, serta Polres Mojokerto.

Kepala Seksi Pemulihan Aset dan Pengelolaan Barang Bukti Kejari Kabupaten Mojokerto, Dinneke Absari Yoesanti, S.H., dalam laporannya menyampaikan bahwa barang bukti yang dimusnahkan berasal dari perkara tindak pidana umum periode Agustus hingga Oktober 2026.

Total terdapat 194 perkara dengan berbagai jenis tindak pidana. Di antaranya 69 perkara narkotika, 20 perkara tindak pidana kesehatan, 50 perkara pencurian, 11 perkara perjudian, serta sejumlah perkara lainnya.

Dari perkara narkotika, barang bukti yang dimusnahkan meliputi sabu-sabu seberat 333,776 gram dan ganja dengan berat keseluruhan 1.512 gram. Sementara dari perkara tindak pidana kesehatan, terdapat 105.671 butir pil berlogo double L.

Selain itu, barang bukti lainnya berupa uang palsu, akun virtual, senjata tajam maupun senjata tumpul, pakaian, telepon genggam (HP), bahan peledak, serta berbagai benda lain yang berkaitan dengan tindak pidana.

Kepala Kejari Kabupaten Mojokerto, Fauzi, menjelaskan bahwa pemusnahan tersebut merupakan agenda rutin yang dilaksanakan secara berkala terhadap barang bukti yang berdasarkan putusan pengadilan diperintahkan untuk dirampas dan dimusnahkan.

“Seperti yang telah disampaikan tadi, kegiatan ini sebenarnya merupakan kegiatan rutin yang kami lakukan secara berkala. Barang bukti yang dimusnahkan ini sudah memperoleh kekuatan hukum tetap atau berdasarkan putusan pengadilan dinyatakan dirampas untuk dimusnahkan,” ujar Fauzi.

Ia menjelaskan, tidak semua barang bukti perkara pidana berakhir dengan pemusnahan. Berdasarkan putusan hakim, terdapat barang bukti yang dikembalikan kepada pemiliknya, dirampas untuk negara, maupun dirampas untuk dimusnahkan.

Untuk barang bukti yang dirampas negara, biasanya dilakukan penjualan melalui mekanisme lelang oleh Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL). Hasil lelang tersebut selanjutnya menjadi penerimaan negara.

“Kalau dirampas untuk negara, seperti yang kami lakukan kemarin melalui lelang serentak, hasilnya menjadi pendapatan negara. Penjualannya melalui mekanisme lelang KPKNL dan masyarakat diberikan kesempatan untuk ikut serta,” jelasnya.

Terkait barang bukti yang dimusnahkan kali ini, Fauzi mengakui perkara narkotika menjadi salah satu yang paling menonjol. Menurutnya, tingginya jumlah perkara narkotika menjadi perhatian serius karena kasus peredaran gelap narkoba dinilai masih terus terjadi.

“Yang paling menonjol adalah narkotika. Kami melihat perkara peredaran narkotika ini kok tidak pernah turun-turun. Karena itu, ini harus menjadi perhatian kita semua,” tegasnya.

Fauzi mengajak seluruh elemen masyarakat ikut mengambil peran dalam mencegah dan memberantas peredaran gelap narkotika. Upaya tersebut dapat dimulai dari lingkungan keluarga dengan memberikan pemahaman dan edukasi kepada anak-anak maupun anggota keluarga lainnya mengenai bahaya penyalahgunaan narkoba.

Menurutnya, pemberantasan narkotika bukan hanya menjadi tanggung jawab aparat penegak hukum, melainkan membutuhkan keterlibatan seluruh lapisan masyarakat.

“Kami juga memiliki tugas memberikan penyuluhan dan penerangan hukum kepada masyarakat. Sebenarnya ini tanggung jawab kita bersama, baik kami selaku aparat, masyarakat, maupun teman-teman wartawan. Semua harus ikut berperan dalam memberantas peredaran gelap narkotika,” ungkapnya.

Saat ditanya mengenai nilai ekonomis barang bukti narkotika yang dimusnahkan, Fauzi menjelaskan pihaknya tidak dapat memastikan nilai keseluruhannya. Sebab, barang bukti yang dimusnahkan merupakan sebagian hasil penyisihan dari barang bukti yang sebelumnya disita penyidik kepolisian.

Ia menerangkan, dalam proses penyidikan, sebagian besar barang bukti narkotika telah lebih dahulu dimusnahkan melalui prosedur resmi dengan izin pengadilan. Langkah tersebut dilakukan untuk mengantisipasi risiko penyalahgunaan barang bukti selama proses penanganan perkara.

“Barang bukti yang disita penyidik sebenarnya lebih banyak dari yang dimusnahkan hari ini. Karena faktor risiko penyalahgunaan, dalam proses penyidikan secara resmi atas izin pengadilan, sebagian besar sudah dimusnahkan. Jadi, yang kami musnahkan sekarang merupakan hasil penyisihan dari barang bukti yang disita teman-teman penyidik kepolisian,” paparnya.

Dalam pelaksanaannya, pemusnahan dilakukan dengan berbagai metode sesuai jenis barang bukti. Di antaranya dihancurkan, dipukul, dibakar, direndam dalam air, hingga ditimbun dengan tanah.

Cara tersebut dilakukan agar seluruh barang bukti benar-benar rusak dan tidak dapat digunakan maupun dimanfaatkan kembali.

Melalui kegiatan ini, Kejari Kabupaten Mojokerto menegaskan komitmennya dalam melaksanakan putusan pengadilan sekaligus memastikan barang bukti perkara pidana tidak disalahgunakan. Selain itu, kegiatan tersebut menjadi bentuk transparansi dan akuntabilitas kejaksaan dalam penanganan barang bukti tindak pidana.(Sya)

Exit mobile version