KOTA MALANG – Presiden Joko Widodo menilai penerapan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) tidak efektif.
Untuk itu, Jokowi memerintahkan Menko Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan untuk mengajak epidemiolog membuat desain kebijakan komprehensif terkait PPKM agar lebih efektif.
Menanggapi hal tersebut, Epidemiologi Universitas Brawijaya, Dr Holipah PhD mengatakan, akan terkesan serba salah untuk mendesain peraturan di PPKM.
“Karena seperti jam malam itu. Apakah siang itu tidak kumpul kan ya kumpul? Terus pembatasan kerja di perkantoran itu ya tidak semua menerapkan. Kalau Satgas lebih tegas untuk protokol kesehatan juga serba salah karena ini tentang ekonomi,” tutur Holipah saat dihubungi wartawan online ini, Senin (1/2).
Holipah pun menuturkan, agar lebih efektif harusnya pemerintah lebih giat sosialisasi lagi ke masyarakat terkait protokol kesehatan.
Pasalnya hingga kini masih banyak masyarakat yang tidak percaya akan adanya pandemi Covid-19. Alhasil, banyak masyarakat yang abai terhadap protokol kesehatan meskipun peraturan diperketat sedemikian rupa.
“Jadi kalau tidak taat prokes masyarakat dikarenakan apa? Sejak awal pemerintah menangani pandemi ini sudah salah. Yang katanya (Covid-19) itu tidak ada di Indonesia oleh pemerintah. Ini awal yang salah dan membuat masyarakat di tataran bawah ini hingga kini masih aja tidak percaya,” tutur Holipah.
Untuk itu, Holipah menyarankan pemerintah agar lebih melibatkan tokoh masyarakat dan komunitas di tingkat terkecil, seperti kalau di desa mungkin kepala desa itu harus dilibatkan untuk mensosialisasikan protokol kesehatan.
“Sekarang kalau hanya di jajaran top saja yang sosialisasi tidak nyampai ke bawah. Harusnya mulai dari tataran desa. Tunjuk satu tokoh bisa kades atau tokoh yang dihormati di desa. Edukasi tokoh itu, biar nantinya mampu mengedukasi masyarakat di desa. Jadi melibatkan dari bawah dulu jangan top to down. Itu yang lebih efektif,” tutup ia.