Jaminan Kesehatan Tidak Aktif Lagi, Ini Cerita Warga Kabupaten Malang Kelabakan Rawat Suami Kena Batu Ginjal

Caption : Situasi pasien di Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Kanjuruhan kalang kabut usai adanya penonaktifan PBID (Blok-a.com / Putu Ayu Pratama S)
Situasi pasien di Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Kanjuruhan kalang kabut usai adanya penonaktifan PBID (Blok-a.com/Putu Ayu Pratama S)

Kabupaten Malang, Blok-a.com – Usai adanya penonaktifan program jaminan kesehatan oleh Dinas Kesehatan (Dinkes) Kabupaten Malang, sejumlah masyarakat merasa kalang kabut untuk memperoleh akses pengobatan secara gratis.

Dampak penonaktifan jaminan kesehatan tersebut dirasakan oleh pasien RSUD Kanjuruhan yang merupakan salah satu warga Desa Kendalpayak, Kecamatan Pakisaji, Kabupaten Malang Suryati (53).

Sebagai warga yang terdampak adanya penonaktifan akibat pemutakhiran data yang dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Malang melalui Dinkes, ia mengaku kesusahan untuk mengurus persyaratan demi mendapat layanan kesehatan secara gratis.

“ BPJS saya tidak bisa digunakan lagi, taunya kemarin pas mau daftar kontrol hari Rabu. Terus besoknya saya ngurus ke desa untuk meminta surat keterangan tidak mampu, dan ke puskesmas untuk rujukan ke RSUD Kanjuruhan,” ucap Suryati saat ditemui di RSUD Kanjuruhan, Kamis (3/8/2023).

Meskipun berhasil mendapat akses kontrol secara gratis, namun surat tersebut hanya dapat digunakan satu kali pemeriksaan.

“Alhamdulillah ini tadi dapat surat terus dapat kontrol gratis, tapi ya itu hanya bisa digunakan satu kali kontrol. Sedangkan suami saya kontrolnya satu bulan dua kali,” ungkapnya.

Selain kebingungan untuk biaya kontrol selanjutnya, Istri dari Suprapto (57), yang menderita sakit batu ginjal itu juga was-was ketika BPJS miliknya tidak dapat digunakan lagi.

Sebab, kata Yati panggilan akarabnya, anak pertamanya juga akan melakukan oprasi pelepasan pen tangan kanan setelah mengalami kecelakaan beberapa waktu lalu.

“Awalnya oprasi gratis pakai BPJS, nah nanti tanggal 20 waktunya lepas pen. Itu gimana biayanya, gak mungkin saya mampu pakai mandiri,” ucapnya lesu.

Sehingga, ia berharap Pemkab Malang dapat mempertimbangkan kebijakan yang akan dilakukan untuk memangkas beberapa penerima bantuan iuran daerah (PBID). Terlebih saat melakukan pemutakhiran data, ia berharap dapat sesuai sasaran.

“Harapannya suami saya bisa tetap kontrol gratis, kami untuk makan aja susah. Apalagi untuk berobat, ketambahan anak saya yg harus lepas pen nanti. Semoga pemerintah bisa lebih teliti memilih penerima PBID,” tutupnya.

Sebelumnya, Kepala Dinkes Kabupaten Malang, Wiyanto Widjoyo mengungkapkan, pihaknya saat ini tengah melakukan pemutakhiran data untuk sekitar kurang lebih 260 ribu jiwa.

Angka tersebut sekaligus menjadi batasan kemampuan APBD Kabupaten Malang untuk program BPJS, yang mana disesuaikan dengan persentase warga miskin di Kabupaten Malang.

“Asumsinya kemiskinan Kabupaten Malang dari warga 2,6 juta, warga miskinnya cuma 260 ribu, sepuluh persennya. Itu kita cover dengan PBID untuk biaya warga miskin,” jelas Wiyanto saat ditemui, Kamis (3/8/2023).

Wiyanto menambahkan, pembengkakan jumlah penerima tersebut merupakan dampak dari kebijakan UHC yang dimanfaatkan masyarakat yang tidak sesuai kriteria warga miskin bergeser ke PBID. Hal tersebut mengakibatkan anggaran yang terbatas membengkak.

Dengan demikian, ia melakukan pemutakhiran data untuk mendari masyarakat miskin sebanyak kurang lebih 259 ribu jiwa untuk didata dan dimasukkan kembali sebagai data penerima jaminan kesehatan.

“Langkah selanjutnya mencari lagi masyarakat miskin sebanyak 259 ribu, supaya untuk bisa mencapai 75 persen dari penduduk itu UHC. Kita verifikasi ulang desa-desa,” pungkasnya. (ptu)

Kirim pesan
Butuh bantuan?
Hai, apa kabar?
Apa yang bisa kami bantu?