Marhaen Djumadi Wakil Bupati Nganjuk telah resmi mendapatkan tugas dari Gubernur Jatim sebagai Pelaksana Tugas (Plt) Bupati Nganjuk, Selasa (11/5/2021) malam.
Setelah menerima Surat Tugas dari Khofifah Indar Parawansa Gubernur Jatim di Gedung Negara Grahadi, dia sampaikan sejumlah langkah kepada para jurnalis.
Marhaen mengaku, kemarin dirinya sudah rapat bersama Forum Pimpinan Daerah (Forpimda) Kabupaten Nganjuk, terutama terkait pengisian perangkat desa.
Proses pengisian perangkat desa itulah yang menjadi sorotan Komisi Pemberantasan Korupsi dan Bareskim Polri sehingga melakukan Operasi Tangkap Tangan.
Minggu (9/5/2021) malam kemarin, KPK dan Bareskim mengamankan Novi Rahman Hidayat Bupati Nganjuk dalam operasi OTT di Pendapa Kabupaten Nganjuk.
Novi diamankan bersama sejumlah salah satu camat serta sejumlah kepala desa atas dugaan korupsi lelang atau mutasi jabatan untuk tingkat camat dan kepala desa.
“Dalam rapat kemarin kami akan berupaya mengembalikan situasi di Nganjuk kembali kondusif. Rapat kemarin terutama membahas masalah pengisian perangkat (desa) itu,” ujar Marhaen.
Dia mengaku, segera setelah KPK mengaduk-aduk rumah dinas dan Kantor Pemkab Nganjuk, dia keluarkan surat edaran kepada panitia dan pengawas pengisian perangkat desa di Kabupaten Nganjuk.
“Kami bikin surat edaran sementara dalam kondisi Force Mayor (luar biasa). Kami instruksikan lewat Panwas, pelantikan perangkat ditunda atau dihentikan,” ujarnya.
Marhaen mengatakan, sesuai dengan Peraturan Bupati Nganjuk 11/2021 tentang Pengangkatan dan Penghentian Perangkat Desa, dirinya bahkan tidak punya wewenang menghentikan pelantikan itu.
“Sesuai dengan Perbub 11/2021, yang berhak memutuskan itu dalam situasi force majure (OTT KPK) ini adalah Panwas. Karena itu kami imbau panwas menunda atau menghentikan pelantikan,” katanya.
Panwas yang dia maksud sesuai dengan Perbub Nganjuk 11/2021 itu adalah Tim Pengawas pelantikan perangkat desa (termasuk kepala desa) yang dibentuk dan diketuai oleh camat setempat.
Anggota Tim Pengawas pelantikan perangkat desa itu antara lain terdiri dari Kapolsek, Komandan Koramil, serta dua orang dari unsur tokoh masyarakat desa setempat.
Sesuai dengan pasal 17 huruf (c) Perbup Nganjuk 11/2021, memang Tim Pengawas yang berwenang menunda atau menghentikan pengangkatan perangkat desa bila terjadi keadaan luar biasa.
Sekadar informasi, ada sejumlah pihak di Nganjuk yang mengajukan uji materiel terhadap Perbup Nganjuk 11/2021 itu ke Mahkamah Agung (MA), pertengahan April 2021 lalu.
Mereka menganggap, Perbup itu diterbitkan Novi Rahman Bupati Nganjuk, tersangka dugaan korupsi KPK, secara terburu-buru dan diduga menyalahi aturan. Karena peraturan daerah tentang itu sedang direvisi DPRD.
Bahkan, berkaitan penerbitan Perbup itu, anggota DPRD Kabupaten Nganjuk sempat bersepakat menggunakan hak interpelasi untuk meminta klarifikasi Bupati.
Tidak Ingin Banyak Berjanji
Sementara itu, soal jabatan bupati yang akan dia teruskan, Marhaen Djumadi Plt Bupati Nganjuk tidak ingin banyak berjanji. Dia hanya memastikan akan terus bekerja untuk mengembalikan kepercayaan masyarakat.
“Kami tidak akan banyak berjanji, tapi akan bekerja, bekerja, dan bekerja untuk memulihkan kepercayaan publik. Ini sangat penting,” ujarnya.
Khofifah Indar Parawansa Gubernur Jatim dalam kegiatan penyerahan Surat Tugas sebagai Plt Bupati kepada Marhaen di Gedung Negara Grahadi kemarin malam juga sudah menyampaikan pesan tentang itu.
Khofifah minta Marhaen mengambil langkah cepat dan tepat sasaran untuk mengembalikan kepercayaan masyarakat Nganjuk kepada jajaran pemerintahan kabupaten.
Selain itu, Khofifah juga meminta Marhaen segera berkoordinasi dengan Forkopimda setempat untuk memastikan keberlanjutan program-program APBD Nganjuk 2021 yang belum disepakati.
Beberapa di antaranya, Khofifah berharap ada percepatan realisasi Dana Desa di Kabupaten Nganjuk, sehingga anggaran itu bisa segera digunakan untuk pembangunan desa dan dirasakan masyarakat.(den)