Influencer Rangkum Seruan Aksi Demo dalam “17+8 Tuntutan Rakyat”

Blok-a.com – Gelombang unjuk rasa sejak 25 hingga 31 Agustus 2025 di sejumlah daerah, juga terjadi secara masif di dunia maya. Influencer Jerome Polin dan Salsa Erwina sampai merumuskan ‘17+8 Tuntutan Rakyat’, merangkum berbagai tuntutan dalam aksi demo selama hampir sepekan terakhir. Unggahan ini pun viral di media sosial dengan jutaan interaksi.

Jerome Polin, bernama lengkap Jerome Polin Sijabat. Ia dikenal sebagai Youtuber dan guru matematika influencer, berawal dari kanal YouTube-nya, Nihongo Mantappu. Sedangkan Salsa Erwina Hutagalung adalah seorang manajer strategi, kreator konten, dan aktivis diaspora Indonesia yang menetap di Aarhus, Denmark.

Ia juga merupakan pendiri platform Jadi Dewasa (@jadidewasa101) yang kerap membagikan podcast dan konten seputar isu sosial, pengembangan diri, hubungan, hingga kesehatan. Namanya menjadi sorotan usai menantang Ahmad Sahroni dalam debat terbuka terkait pernyataan kontroversial anggota DPR RI tersebut.

Hingga kini, unggahan kolaborasi antara Jerome Polin dan Salsa Erwina telah mendapatkan 1,5 juta likes dan puluhan ribu komentar, menjadikan isu ini terus menggelinding di dunia maya.  Angka 17 merujuk pada tuntutan jangka pendek yang harus dipenuhi dalam waktu dekat, sementara angka 8 mewakili agenda reformasi struktural jangka panjang. Berikut rincian 17+8 Tuntutan Rakyat tersebut:

Tuntutan Jangka Pendek

1. Pembentukan tim investigasi independen untuk mengusut kasus kekerasan terhadap demonstran
2. Proses hukum transparan terhadap aparat yang melakukan kekerasan berlebihan
3. Pembebasan seluruh demonstran yang ditahan tanpa proses hukum yang adil
4. Penghentian kriminalisasi terhadap peserta aksi damai
5. Pembatalan atau penundaan kenaikan gaji dan tunjangan anggota DPR
6. Transparansi anggaran DPR termasuk gaji, tunjangan, dan fasilitas
7. Audit aset kekayaan anggota DPR melalui KPK
8. Sanksi melalui Badan Kehormatan DPR bagi anggota yang melecehkan aspirasi rakyat
9. Tindakan tegas partai politik terhadap kader yang tidak beretika
10. Komitmen partai politik untuk berpihak pada kepentingan rakyat
11. Pembukaan ruang dialog antara DPR, mahasiswa, dan masyarakat sipil
12. TNI kembali ke barak dan tidak terlibat dalam penanganan keamanan sipil
13. Komitmen publik TNI untuk tidak mencampuri urusan sipil
14. Reformasi SOP pengendalian massa oleh kepolisian
15. Jaminan upah layak bagi guru, tenaga kesehatan, dan buruh
16. Pencegahan PHK massal dan perlindungan buruh kontrak
17. Dialog intensif dengan serikat buruh tentang upah minimum

Tuntutan Jangka Panjang (Reformasi Menyeluruh)

Sementara itu, 8 tuntutan jangka panjang yang harus direalisasikan dalam kurun waktu satu tahun meliputi:

1. Reformasi kelembagaan DPR secara menyeluruh
2. Reformasi sistem partai politik dengan pengawasan yang lebih ketat
3. Reformasi sistem perpajakan yang lebih berkeadilan
4. Pengesahan RUU Perampasan Aset untuk koruptor dan penguatan undang-undang antikorupsi
5. Penguatan independensi KPK dan lembaga pemberantasan korupsi
6. Profesionalisasi dan humanisasi kepolisian
7. Pengembalian TNI ke fungsi pertahanan tanpa pengecualian
8. Reposisi Komnas HAM sebagai lembaga pengawas independen

Berbagai tuntutan tersebut muncul sebagai respons terhadap serangkaian kebijakan yang dianggap tidak pro-rakyat. Paling baru, terutama tentang usulan kenaikan tunjangan dan fasilitas anggota DPR di tengah kondisi ekonomi sulit.

(gni)