Kota Malang, blok-a.com — Banner penolakan satu arah di Kayutangan menandakan masih banyak masyarakat yang tidak setuju diterapkannya perubahan alur lalu lintas di sana.
Rimzah Jubari, Wakil Ketua DPRD Kota Malang, mengatakan bahwa penolakan satu arah Kayutangan yang masif dari masyarakat disebabkan karena kurangnya sosialisasi dari para anggota eksekutif.
“Masyarakat sekitar minta audiensi dengan dewan terkait akan diadakannya satu arah. Maka, dari kami mengundang dishub, pu, kepolisian. Ternyata pada saat saya tanyai, kegiatan sosialisasinya itu kurang masif, makanya ada penolakan,” ujar Rimzah pada awak media, Minggu (5/2/2023).
Dirinya mengatakan bahwa dalam pertemuan itu, Ia berpesan kepada Dinas Perhubungan Kota Malang.
“Kami langsung ngobrol dengan dishub bahwasanya sebelum melaksanakan satu arah ini, harus melakukan sosialisasi yang masif terlebih dahulu,” terang Rimzah.
Menurut Rimzah, Pemerintah Kota Malang perlu memberitahu apa tujuan dan efek dari satu arah kepada masyarakat agar mereka bisa memahami maksud pemerintah.
“Masyarajat itu gatau tujuan dari dibuatnya satu arah ini apa, sedangkan maksud dari Pemkot Malanh kan satu arah ini untuk memberikan hal hal yang positif seperti mengurangi macet,” jelasnya.
Ia sangat yakin bahwa jika masyarakat sudah mendapat sosialisasi yang cukup, mereka akan menyetujui adanya sistem satu arah ini.
“Jika sudah dilakukan sosialisasi yang masif, saya yakin masyarakat akan mengamini hal tersebut,” pungkas Rimzah. (len/bob)
Discussion about this post