Gencar Lawan Mafia Human Trafficking, Romo Paschal Dipolisikan Pejabat BIN

blok-a.com — Aktivis HAM di Batam dilaporkan ke polisi oleh pejabat Badan Intelijen Negara (BIN) saat ini menjadi atensi di berbagai kalangan.

Di media sosial Twitter, Pastor Chrisanctus Paschalis Saturnus atau Romo Paschal ramai dibicarakan karena melawan perdagangan manusia yang ilegal di Batam.

Seorang sender di akun menfess Twitter menyebarkan tangkapan layar dari berita yang beredar.

“Wait wait ini gimana ceritanya yang ngelapor malah dilaporin balik?” ujar sender tersebut.

Diketahui dalam berita yang terlampir, seseorang bernama Romo Paschal ditangkap karena membongkar perdagangan manusia.

Setelah ditelusuri, berdasarkan keterangan Elcid Le, Anggota Aliansi Warga Negara Republik Indonesia (AWNRI), mengatakan bahwa berhadapan dengan mafia trafficking yang merupakan bisnis besar ini tentu mendapat banyak tantangan. Segala upaya akan dilakukan untuk membungkam suara kritis.

“Pa Joni (Kapolda-red) tahu itu. Ini bisnis besar. Kalau 1 kepala 40 juta lalu kita ganggu maka ini akan merusak rantai makanan yang ada”, jelas Elcid.

Akhirnya, Romo Paschal dilaporkan ke pihak Polda terkait dugaan pencemaran nama baik. Pria yang cukup vokal dengan aksi penyelundupan PMI Ilegal tersebut melakukan pengaduan masyarakat (Dumas) terhadap Pejabat BIN Daerah Kepri tersebut.

Dosen Perguruan Tinggi Agama Islam di Batam, H. Abdurrahman mengatakan, Romo Paschal seperti dikorbankan karena selama ini terlalu vokal dengan aksi-aksi penyelundupan Pekerja Migran Indonesia (PMI) Ilegal ke Malaysia.

“Ini seperti ada yang risih dengan aksi Romo Paschal, ia seakan dikambinghitamkan atau dicari-cari kesalahannya,” ujar Abdurrahman. 

Menurutnya, pejabat Binda Kepri, Bambang Panji Prianggodo merupakan seorang pejabat yang berdinas di sebuah Instansi resmi. Harusnya Bambang disebutkan Abdurahman menyikapi dengan cara yang baik kritikan yang muncul.

“Romo Paschal ini rohaniwan, ia juga aktivis kan, BIN ini instansi negara, maka seharusnya tak langsung melapor ke pihak yang berwajib,” kata dia. 

“Padahal mereka aparat resmi, masa kita kritisi mereka malah kita yang disalahkan,” sambungnya.

Abdurrahman juga berharap dalam peristiwa tersebut agar kedua belah pihak saling memaafkan.

Dalam permasalahan tersebut ia berharap pejabat Binda Kepri agar mencabut laporan demi terjalinnya hubungan yang kondusif.

“Banyak cara lain sebelum diproses melalui hukum jika Romo Paschal salah dalam hal ini,” ucapnya.

Di tempat yang sama, Wasekjen DPB Perkumpulan Kekeluargaan Indonesia Timur (Perkit) Kepri, Faisal Ola menyayangkan pelaporan yang dilakukan oleh pejabat Binda Kepri tersebut.

Ia menjelaskan bahwa seharusnya seorang aparat yang berdinas di sebuah Instansi mampu menyikapi hal-hal yang bentuknya mengkritisi. Apalagi ia merupakan seorang pejabat dalam Instansi tersebut. 

“Seharusnya pejabat Binda mampu menjaga kondusifitas di Batam, karena Romo itu rohaniwan yang tentunya memiliki umat,” kata Faisal. 

Lebih lanjut, Faisal mengatakan bahwa apa yang dilakukan oleh romo tersebut sudah sangat benar. 

“Romo Paschal anti terhadap penyelundupan PMI Ilegal, ia mengetahui semua dampak-dampaknya, sedangkan orang yang menurut Romo Paschal disinyalir berperan dalam proses penyelundupan tersebut hanya menginginkan keuntungan, sehingga wajar saja ia melakukan aduan terhadap orang yang diduga ikut berperan dalam aksi tersebut,” sebutnya.

Sedangkan jika pejabat Binda Kepri merasa bahwa aduan dari paschall tersebut tak sesuai dengan faktanya. Maka seharusnya Paschal diberikan penjelasan secara pendekatan bukan langsung melakukan pelaporan terhadap pihak yang berwajib.

“Cara Romo Paschal sudah benar, seharusnya pejabat Binda mendukung aksi Romo Paschal, jika itu salah ya diselesaikan dengan cara baik-baik, dipanggil Romo Paschal diberitahukan bagaimana cara yang benar diberikan pengertian, bukan main asal lapor saja,” ungkapnya. 

Terkait pelaporan yang sudah dilayangkan ke Mapolda Kepri, Faisal senada dengan Abdurrahman meminta agar permasalahan tersebut dapat diselesaikan dengan kekeluargaan. Hal itu dilakukan demi menjaga kondusifitas di Batam.

“Saya meminta agar pejabat Binda Kepri untuk mencabut laporan kepolisian, selesaikan dengan cara kekeluargaan banyak cara lain sebelum menempuh proses hukum,” pungkasnya. (len/bob)

Kirim pesan
Butuh bantuan?
Hai, apa kabar?
Apa yang bisa kami bantu?