Dugaan Pencemaran JIIPE Gresik Berdampak ke Nelayan, Pakar Hukum Unair Singgung Ancaman Pidana bagi Pelaku hingga Pejabat Pengawas

Guru Besar Hukum Lingkungan Universitas Airlangga Surabaya, Prof. Dr. H. Suparto Wijoyo (foto: istimewa)
Guru Besar Hukum Lingkungan Universitas Airlangga Surabaya, Prof. Dr. H. Suparto Wijoyo (foto: istimewa)

Gresik, Blok-a.com – Temuan dugaan penurunan kualitas air laut di kawasan pesisir Manyarejo-Mengare yang sebelumnya diungkap Ecological Observation and Wetlands Conservation (Ecoton) kini mendapat sorotan dari pakar hukum lingkungan.

Guru Besar Hukum Lingkungan Universitas Airlangga (Unair), Prof. Dr. H. Suparto Wijoyo, menilai dugaan pencemaran tersebut harus ditindaklanjuti melalui penyelidikan menyeluruh, baik oleh aparat penegak hukum maupun instansi pemerintah yang berwenang.

Menurut Prof. Suparto, indikasi pencemaran lingkungan yang berdampak terhadap hilangnya biota laut hingga menurunnya hasil tangkapan nelayan tidak boleh berhenti pada sebatas temuan penelitian.

Aparat kepolisian bersama Dinas Lingkungan Hidup (DLH) diminta segera memastikan ada atau tidaknya pelanggaran hukum lingkungan.

“Saya mendesak Polda Jawa Timur turun, bahkan Mabes Polri juga tidak ada salahnya melakukan konfirmasi terhadap dugaan pencemaran lingkungan di kawasan JIIPE Gresik. Pemerintah daerah melalui Dinas Lingkungan Hidup juga harus menjalankan fungsi pengawasannya,” ujar Prof. Suparto, Selasa (4/8/2026).

Ia menegaskan, apabila dugaan pencemaran terbukti berdampak terhadap mata pencaharian nelayan, maka negara memiliki kewajiban hadir memberikan perlindungan dan penyelesaian.

Konsep state responsibility atau tanggung jawab negara, menurutnya, harus diwujudkan melalui pengawasan, penegakan hukum, hingga pemulihan lingkungan.

“Kalau pencemaran ekologi berdampak pada kehidupan nelayan, negara harus hadir. Harus ada tanggung jawab negara untuk mengatasi persoalan tersebut,” tegasnya.

Selain aspek penegakan hukum, Prof. Suparto juga menyoroti temuan mangrove yang diduga mati di sekitar kawasan pesisir.

Menurutnya, apabila kerusakan tersebut berkaitan dengan aktivitas manusia, maka pemulihan ekosistem melalui program mangrovisasi harus menjadi bagian dari kewajiban pihak yang bertanggung jawab.

“Mangrovisasi merupakan salah satu bentuk law enforcement melalui restorasi lingkungan. Itu bisa menjadi solusi pemulihan sekaligus bentuk pertanggungjawaban korporasi terhadap kerusakan kawasan konservasi,” katanya.

Tak hanya pemulihan lingkungan, Prof. Suparto menilai kerugian ekonomi yang dialami nelayan juga harus dihitung secara ilmiah.

Ia mendorong DLH Kabupaten Gresik melakukan kajian komprehensif untuk mengetahui besaran kerugian ekologis maupun sosial yang ditimbulkan apabila dugaan pencemaran terbukti terjadi.

Dalam penjelasannya, Prof. Suparto mengacu pada Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.

Ia menyebut Pasal 63 memberikan kewenangan kepada pemerintah pusat, provinsi, hingga kabupaten/kota untuk melaksanakan perlindungan lingkungan, menindaklanjuti pengaduan masyarakat, serta melakukan penegakan hukum lingkungan.

Menurutnya, pemerintah provinsi memiliki kewajiban melakukan penegakan hukum lingkungan sebagaimana diatur dalam Pasal 63 ayat (2), sementara pemerintah kabupaten/kota juga dibebani tugas serupa sebagaimana diatur pada Pasal 63 ayat (3).

Prof. Suparto juga mengingatkan adanya konsekuensi pidana apabila penyelidikan nantinya membuktikan terjadi pencemaran yang menyebabkan baku mutu air laut terlampaui.

Ketentuan tersebut diatur dalam Pasal 98 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009, yang mengancam pelaku dengan pidana penjara paling singkat tiga tahun dan paling lama sepuluh tahun, serta denda antara Rp3 miliar hingga Rp10 miliar.

Tidak hanya pelaku pencemaran, ia menegaskan pejabat yang memiliki kewenangan melakukan pengawasan lingkungan juga dapat dimintai pertanggungjawaban pidana apabila dengan sengaja tidak menjalankan tugas pengawasannya. Ketentuan itu diatur dalam Pasal 112 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009.

“Kalau pengawasan tidak dilakukan, menurut Undang-Undang Lingkungan Hidup itu bisa menjadi tindak pidana. Pejabat yang sengaja tidak melakukan pengawasan juga dapat dimintai pertanggungjawaban sesuai ketentuan hukum yang berlaku,” tandasnya.

Sebelumnya, Ecoton melaporkan hasil penelitian yang menunjukkan adanya indikasi penurunan kualitas air laut di kawasan pesisir Manyarejo-Mengare.

Hasil uji awal menemukan kandungan fosfat dan amonia relatif tinggi, sementara kadar oksigen terlarut berada pada tingkat rendah. Temuan tersebut muncul setelah nelayan setempat mengeluhkan hasil tangkapan ikan dan rajungan yang terus menurun dalam beberapa tahun terakhir.(Ivn)

Exit mobile version