Blitar, blok-a.com – Kasus dugaan praktik pungutan liar (pungli) yang melibatkan pasien hemodialisa di RSUD Mardi Waluyo, Kota Blitar, semakin mengemuka setelah seorang pasien dilaporkan meninggal dunia akibat tidak mendapatkan layanan yang diperlukan.
Korban merupakan seorang pensiunan pegawai negeri sipil berinisial E, terpaksa pulang tanpa perawatan, karena ketidakmampuan membayar biaya yang diminta oleh oknum di rumah sakit.
Menurut SL, salah satu anggota keluarga pasien, insiden ini terjadi pada Maret 2025. Keluarga merasa dipaksa untuk membawa pulang E setelah pihak rumah sakit meminta waktu antrean hingga enam bulan.
“Saudara saya itu pasien cuci darah di RSUD Mardi Waluyo. Tapi antreannya disuruh nunggu enam bulan. Orang rumah sakit bilang kalau tidak mau antre, ya bayar. Karena tidak punya uang, akhirnya dibawa pulang. Padahal kebutuhan cuci darahnya tiga kali seminggu. Tidak lama kemudian dia meninggal dunia,” ungkap SL saat diwawancarai, Selasa (22/12/2025).
Pernyataan tersebut menjadi tamparan keras bagi manajemen RSUD Mardi Waluyo yang selama ini terkesan defensif dan enggan mengakui adanya praktik pungli.
Sebelumnya M. Zainul Ichwan, Ketua Dewan Pengawas RSUD Mardi Waluyo menyatakan, bahwa isu pungli yang beredar hanyalah masalah lama, yang sudah diselidiki dan dinyatakan tidak terbukti.
“Kami telah melakukan investigasi internal dan tidak menemukan indikasi pelanggaran,” ujar Zainul.
Namun, pernyataan Zainul bertolak belakang dengan pengakuan Wakil Direktur RSUD Mardi Waluyo, Dr. drg. Agus Sabtoni.
Dalam konferensi pers, Agus menyatakan bahwa pihaknya masih melakukan investigasi menyusul kesaksian yang muncul.
“Sampai saat ini kami masih melakukan investigasi. Kami memang butuh bukti yang lebih kuat untuk bisa mengambil tindakan,” jelasnya.
Perbedaan pandangan ini menimbulkan pertanyaan serius mengenai integritas manajemen rumah sakit. Jika dugaan pungli ini sudah dianggap tidak terbukti, mengapa investigasi masih berlangsung? Agus mengakui bahwa kasus serupa pernah terungkap di masa lalu, meskipun tidak terbukti.
“Pelayanan hemodialisa telah diatur sesuai Pedoman Nasional Praktik Kedokteran, termasuk mekanisme antrean dan penanganan kondisi darurat,” tandas Agus.
Namun, kesaksian dari keluarga pasien dan pengakuan peserta audiensi yang juga mengalami tekanan untuk membayar memperkuat dugaan bahwa praktik pungli bukan sekadar isu lama.
“Pasien disuruh pulang dan diancam jika ingin cuci darah tanpa antre harus bayar. Kalau tidak, antreannya enam bulan,” tegas SL, keluarga pasien HD yang meninggal.
Agus Sabtoni menegaskan, jika pelanggaran terbukti, pihak manajemen RSUD Mardi Waluyo tidak akan melindungi siapapun.
“Jika memang terbukti, tentu akan kami tindak tegas. Bahkan jika perlu, proses hukum akan kami tempuh,” tegasnya.
Dugaan pungli ini muncul setelah adanya laporan terkait oknum petugas di ruang hemodialisa yang diduga memanfaatkan situasi antrean pasien yang padat untuk menarik sejumlah uang demi memprioritaskan layanan.
Nominal uang yang diminta bervariasi, mulai dari Rp5 juta hingga puluhan juta rupiah, tergantung pada kemampuan pasien.
Dengan adanya korban jiwa dan pengakuan yang semakin meluas, dugaan pungli hemodialisa di RSUD Mardi Waluyo tampaknya tidak dapat lagi dilihat sebagai isu yang sepele. Kasus ini menjadi tantangan serius bagi manajemen rumah sakit, Dewan Pengawas, serta Pemerintah Kota Blitar.
Keselamatan pasien seharusnya menjadi prioritas utama dalam pelayanan kesehatan, dan bukan mengorbankan nyawa demi praktik merugikan di fasilitas kesehatan publik. (jar)