Kota Malang, blok-a.com – Perselisihan kepengurusan Masjid Syuhada di Perumahan Karanglo Indah, Blok C-1A, Kelurahan Balearjosari, Kecamatan Blimbing, Kota Malang, berlanjut ke ranah hukum. Pengurus Yayasan Syuhada Karanglo Indah digugat atas dugaan perbuatan melawan hukum (PMH) di Pengadilan Negeri (PN) Malang.
Gugatan yang diajukan sepuluh orang tersebut terdaftar dengan nomor perkara 357/Pdt.G/2026/PN Mlg. Sidang pertama telah digelar pada Selasa (17/11/2026) sore. Perselisihan ini bermula pada 2024, ketika sebagian warga menginginkan keterlibatan dalam kepengurusan takmir masjid.
Wakil Ketua Takmir Masjid Syuhada, Gurit, menjelaskan polemik bermula saat Ketua Takmir sebelumnya, almarhum H. Muchlis Ridwan, jatuh sakit. Pengelolaan harian masjid kemudian dimandatkan kepada Indro Triyono melalui surat tugas tertanggal 10 Juni 2024.
“Mulai terjadinya polemik ketika Ketua Takmir sebelumnya, almarhum H. Muchlis Ridwan, jatuh sakit. Pengelolaan harian kemudian dimandatkan kepada Indro Triyono melalui surat tugas tertanggal 10 Juni 2024. Mengetahui hal itu, kemudian perangkat RW dan RT setempat mendatangi beliau. Estafet ketakmiran itu diwakilkan ke Pak Indro Triyono,” ujar Gurit kepada wartawan, Selasa (17/11/2026).
Perbedaan pandangan semakin mengemuka menjelang pembentukan kepengurusan periode 2025–2030. Menurut Gurit, perangkat lingkungan menghendaki mekanisme pemilihan takmir diatur oleh perangkat wilayah. Sementara jemaah yang telah merawat masjid sejak generasi awal menginginkan penentuan pengurus dilakukan melalui musyawarah mufakat di internal jemaah aktif atau ahli masjid.
“Kami juga berpedoman kepada Al Quran, kalau di muslim, perkara mengurus masjid melandaskan ketentuan Allah lewat Surah At-Taubah ayat 18 dan musyawarah mufakat. Ketika ada skema pemilihan baru dengan tiba-tiba ditarik ke lingkungan dan ada kandidat yang bukan ahli masjid, membuat kami tidak setuju. Jemaah ini berikhtiar mempertahankan hak masjid,” tambahnya.
Gurit menyebut Yayasan Syuhada sempat mengakomodasi keinginan sebagian warga dengan menggelar musyawarah. Dalam proses tersebut, seorang warga yang juga merupakan jemaah terpilih. Namun, setelah itu terbentuk kepengurusan baru yang menggantikan pihak yayasan dan pengurus masjid sebelumnya.
Padahal, Masjid Syuhada telah diresmikan sejak 1986 dan selama ini dirawat oleh pengurus serta jemaah. Perselisihan kemudian berlanjut ketika pihak yang berseberangan dengan yayasan berupaya melibatkan Lurah Balearjosari dan Camat Blimbing untuk mengesahkan struktur kepengurusan tersebut.
Pihak takmir yang juga mewakili yayasan kemudian melaporkan persoalan itu kepada Inspektorat Kota Malang. Gurit mengklaim perangkat kelurahan dan kecamatan mendapat teguran karena dinilai telah melampaui kewenangan.
“Oleh sebab itu, kami memilih melanjutkan kepengurusan takmir yang terpilih, sebelum musyawarah dengan pihak lingkungan tersebut,” beber Gurit.
Yayasan kemudian menetapkan Fadjar Abdi sebagai Ketua Takmir periode 2025–2030. Kepengurusan Yayasan Syuhada Karanglo Indah tetap berjalan berdasarkan Surat Keputusan Pembina Yayasan tertanggal 23 Februari 2025.
Gurit menyayangkan konflik tersebut karena dinilai mengganggu kenyamanan jemaah. Ia juga menyinggung persoalan kotak amal yang sempat dikuasai pihak penggugat selama dua kali pelaksanaan salat Jumat pada 2025. Menurutnya, pengelolaan uang tersebut dilakukan secara terpisah dan sempat dilaporkan ke kepolisian.
“Akibat kondisi tidak harmonis ini ada ketidaknyamanan jemaah untuk beribadah. Padahal siapa pun bahkan tak terbatas hanya warga Karanglo Indah saja, bisa bebas mau salat. Pintu tempat salat tetap kami buka untuk umum,” tandasnya.
Sementara itu, kuasa hukum tergugat, Yayan Riyanto, SH, MH, menjelaskan gugatan tersebut menempatkan tiga pengurus takmir sebagai tergugat utama. Mereka adalah Indro Triyono sebagai Tergugat I, Mochammad Isbandi sebagai Tergugat II, dan Fadjar Abdi sebagai Tergugat III.
“Selain itu, gugatan ini turut menyeret Yayasan Syuhada Karanglo Indah, KUA Blimbing, Kemenag Kota Malang, Kelurahan Balearjosari, serta PD BKMM-DMI Kota Malang sebagai pihak turut tergugat,” kata Yayan.
Yayan bersama tim kuasa hukum yang terdiri dari V.LF. Bili, Imam Syafi’i, Sigit Rahmantoro, Febry Andy, Tommy H. Timbang, Farhan Faelani, Rifqi I. Wibowo, dan Shendy Prasetyo menyayangkan gugatan tersebut. Ia juga mempertanyakan keterlibatan para penggugat dalam aktivitas ibadah di masjid.
“Yayasan Syuhada Karanglo Indah berdasarkan akta notaris tertanggal 1 Agustus 2024, telah memperoleh pengesahan Kementerian Hukum dan HAM dengan Nomor AHU-0012207.AH.01.04.Tahun 2024. Masjid itu berdiri di atas empat sertifikat tanah wakaf, dua di Kabupaten dan dua di Kota, bukan fasum pemberian pengembang yang disebut para penggugat,” imbuhnya.
Yayan mengungkapkan, keberadaan Akta Ikrar Wakaf dari empat sertifikat hak milik (SHM) yang sebelumnya atas nama pribadi menjadi dasar pihaknya membantah dalil penggugat. Sebab, penggugat mendalilkan masjid tersebut berdiri di atas lahan fasilitas umum (fasum) perumahan sejak 1982.
“Karena itu, mereka (penggugat, red) mempersoalkan pengelolaan lahan tersebut sebagai aset yayasan tanpa persetujuan warga. Di antara para penggugat terdapat perangkat RT/RW dari wilayah Kota Malang maupun Kabupaten Malang,” ungkapnya.
Hingga berita ini ditulis, pihak penggugat yang diwakili Badan Konsultasi dan Bantuan Hukum (BKBH) Fakultas Hukum Universitas Brawijaya melalui advokat Soehartono Soemarto belum memberikan tanggapan terkait gugatan tersebut.
Sidang perkara nomor 357/Pdt.G/2026/PN Mlg dijadwalkan berlanjut pekan depan dengan agenda pemanggilan para pihak. (yog)




