Kabupaten Malang, blok-a.com – Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga (DPUBM) Kabupaten Malang terus memperkuat konektivitas infrastruktur sebagai bentuk dukungan terhadap program prioritas nasional yang dijalankan pemerintah pusat. Langkah tersebut juga diselaraskan dengan arah pembangunan daerah dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Malang 2025–2029.
Kepala DPUBM Kabupaten Malang Khairul Isnaidi Kusuma mengatakan, penguatan infrastruktur jalan merupakan implementasi dari delapan program prioritas nasional atau Asta Cita Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka.
Program tersebut mencakup penguatan ketahanan pangan, dukungan terhadap program Makan Bergizi Gratis (MBG), ketahanan energi, peningkatan sektor pendidikan dan kesehatan, penguatan pertahanan dan keamanan, percepatan investasi serta hilirisasi, hingga pengentasan kemiskinan dan pembangunan desa.
Pria yang akrab disapa Oong itu mengungkapkan, DPUBM memiliki peran penting dalam menyediakan infrastruktur dasar yang menjadi penopang berbagai sektor pembangunan.
“Pelayanan infrastruktur dasar menjadi urat nadi bagi seluruh program prioritas pemerintah. Hampir semua sektor membutuhkan dukungan konektivitas jalan,” ungkap Oong, Senin (20/7/2026).
Ia menerangkan, dari delapan program prioritas tersebut, DPUBM memfokuskan dukungan pada penguatan ketahanan pangan dan percepatan investasi. Infrastruktur jalan yang memadai dinilai mampu memperlancar distribusi hasil pertanian, menekan biaya logistik, sekaligus meningkatkan daya tarik investasi di Kabupaten Malang.
Untuk mendukung ketahanan pangan, pembangunan diarahkan pada peningkatan akses menuju kawasan sentra produksi pertanian. Dengan konektivitas yang baik, rantai distribusi hasil panen dari petani hingga pasar diharapkan berjalan lebih efisien.
“Kalau rantai pasok terganggu karena akses jalan kurang memadai, biaya logistik akan meningkat dan berdampak pada harga yang diterima masyarakat. Karena itu konektivitas harus benar-benar diperkuat,” terangnya.
Selain itu, pembangunan infrastruktur juga diarahkan untuk membuka akses menuju kawasan yang memiliki potensi ekonomi. Upaya tersebut diharapkan mampu memunculkan pusat-pusat pertumbuhan baru dan mempercepat masuknya investasi ke berbagai wilayah di Kabupaten Malang.
Dalam pelaksanaannya, DPUBM mengedepankan kolaborasi lintas kewenangan, mulai dari pemerintah pusat melalui Balai Besar Pelaksanaan Jalan Nasional (BBPJN), Pemerintah Provinsi Jawa Timur, Pemerintah Kabupaten Malang, hingga pemerintah desa.
Tak hanya itu, digitalisasi juga menjadi bagian dari strategi peningkatan layanan. DPUBM akan memanfaatkan teknologi Geographic Information System (GIS) dan Provincial Kabupaten Road Management System (PKRMS) untuk mendukung perencanaan, pemetaan, hingga pemantauan kondisi jalan secara lebih akurat dan berbasis data.
Oong menilai Kabupaten Malang memiliki potensi besar untuk mendukung berbagai program nasional. Pemetaan potensi di seluruh desa dan kelurahan pada 33 kecamatan telah dilakukan sebagai dasar pengembangan wilayah yang saling terhubung melalui jaringan infrastruktur.
“Ke depan, DPUBM menargetkan lahirnya sejumlah growth pole atau pusat pertumbuhan baru yang ditopang jaringan jalan yang andal. Dengan demikian, pembangunan infrastruktur tidak hanya mendukung ketahanan pangan dan investasi, tetapi juga mempercepat pemerataan pembangunan serta mendorong pertumbuhan ekonomi di Kabupaten Malang,” pungkasnya. (yog/bob)