Sidoarjo, blok-a.com – Pasca perombakan struktural di tubuh Dewan Pimpinan Daerah (DPD) Kompakdesi Jawa Timur (Jatim) sisa masa jabatan periode 2023–2028, Penjabat Sementara (Pjs) Ketua DPD Kompakdesi Jatim, Heru Sulton, mulai kembali menggerakkan roda organisasi para mantan kepala desa yang sempat vakum dalam beberapa waktu terakhir.
Usai ditetapkan sebagai Pjs Ketua melalui SK DPP Nomor 046/SK-DPP/XI/2025, Heru Sulton bersama Sekretaris DPD Astono dan Bendahara DPD Senedi, langsung melakukan konsolidasi internal untuk membahas program kegiatan organisasi.
Heru menyebut, pasca polemik internal yang terjadi pada 2024 lalu, aktivitas organisasi mengalami stagnasi sehingga diperlukan percepatan melalui program kemitraan berbasis ekonomi.
“Tujuan utamanya agar gairah organisasi yang sempat mati suri dapat tumbuh kembali melalui kegiatan program pemberdayaan,” kata Heru Sulton usai pertemuan dengan Manajer Operasional Komaladelsi di Sidoarjo, Minggu (7/12/2025).
Ia menjelaskan, pihaknya telah melakukan pembicaraan dengan pengurus DPP Komaladelsi pusat yang merupakan unit badan usaha sayap dari DPP Kompakdesi. Dalam pertemuan itu, manajemen Komaladelsi menawarkan usaha kemitraan di sektor agrobisnis pengadaan pisang lafendis serta komoditas lain bernilai ekonomis seperti sayuran dan ikan.
“Kami dari DPD Kompakdesi Jatim berharap, bahwa program kemitraan dapat dimanfaatkan sebagai peluang usaha yang bernilai ekonomis bagi para anggota Kompakdesi di tiap-tiap DPC di daerah. Secara teknis, di masing-masing DPC harus membentuk Kelompok Usaha Bersama (KUB) dengan sistem pengelolaan menejemen profesional,” jelasnya.
Sementara itu, Manajer Operasional DPP Komaladelsi, Andre, menjelaskan bahwa usaha kemitraan yang ditawarkan berorientasi pada pemberdayaan anggota Kompakdesi.
“Karena kami menilai, para purna Kades memiliki potensi untuk membangun jaringan bisnis di tingkat lokal daerah,” ujarnya.
Ia memaparkan, secara teknis di tiap daerah akan dibentuk KUB dengan dua mekanisme bagi hasil, tergantung posisi pengelola.
“Masuk di posisi pengurus Komaladelsi atau di luar pengurus. Dan ini harus diperjelas. Jika posisinya didalam pengurus, berarti bekerja di Komaladelsi. Jadi semuanya harus di sepakati dengan jelas,” terang Andre.
Untuk skema pembagian keuntungan, Andre merinci bahwa dari 100 persen keuntungan, 70 persen untuk pengelola KUB dan 30 persen untuk Kompakdesi. Sementara jika pengelolaan dilakukan oleh daerah, maka skema berubah menjadi 60 persen untuk pengelola daerah, sedangkan sisanya 40 persen dibagi rata, masing-masing 20 persen untuk tingkat provinsi dan 20 persen untuk pusat.
Menanggapi penawaran kerja sama tersebut, Ketua Komaladelsi Jatim, Hariyanto, menyatakan pihaknya akan melakukan survei harga di tingkat petani.
“Tadi kami diberi harga Rp 2.500 per kilo untuk pisang lafendis. Kita akan melakukan survei dulu ke para petani. Karena kita belum tahu harga jual di tingkat petani,” ujarnya.
Ia menilai kerja sama sebagai pemasok hasil pertanian dan perikanan sangat prospektif ke depan. Saat ini, Komaladelsi pusat telah memiliki akses pemasaran di Pasar Induk Mandiri (PIM) Jakarta Timur dengan sistem konsorsium.
“Sedangkan yang sudah berjalan sebagai pemasok saat ini ada di tiga wilayah. Yakni di Garut, Tasikmalaya dan Ciamis,” pungkasnya.(fah/lio)