Kota Malang, blok-a.com – Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak (Kanwil DJP) Jawa Timur III menyosialisasikan kebijakan Pengurangan atau Penghapusan Sanksi Administratif (PSA) kepada masyarakat melalui insan media di Malang Raya.
Sosialisasi tersebut dikemas dalam kegiatan Media Gathering dan Edukasi Perpajakan bertema “Dari Regulasi ke Redaksi” yang digelar di Malang, Kamis (12/11/2026). Kegiatan ini diikuti perwakilan dari 21 media cetak, elektronik, dan daring.
Kebijakan PSA tersebut memberikan kesempatan kepada Wajib Pajak untuk memperoleh pengurangan atau penghapusan sanksi administratif tertentu. Sanksi yang dimaksud meliputi bunga, denda, maupun kenaikan sesuai persyaratan dan ketentuan yang berlaku.
Kepala Kanwil DJP Jawa Timur III, Paryan, mengatakan kebijakan tersebut merupakan upaya pemerintah memberikan kesempatan kepada Wajib Pajak untuk meringankan beban sanksi administratif.
“Ini adalah wujud nyata dari upaya pemerintah menghadirkan keadilan, sekaligus membuka kesempatan bagi Wajib Pajak yang memenuhi syarat untuk meringankan beban sanksi administratif mereka. Namun, kebijakan ini tidak akan berjalan optimal jika masyarakat tidak memahaminya secara utuh, terutama mengenai syarat dan batas waktu pelaksanaannya yang berbeda-beda untuk tiap jenis sanksi,” ujar Paryan.
Dia menjelaskan, kebijakan PSA diatur melalui Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP-239/PJ/2026. Selain itu, terdapat Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 71 Tahun 2026 tentang perubahan atas PMK Nomor 118 Tahun 2024 yang mengatur tata cara pembetulan, keberatan, pengurangan, penghapusan, dan pembatalan di bidang perpajakan.
Meski demikian, fasilitas PSA tidak otomatis berlaku bagi seluruh Wajib Pajak. Pemohon tetap harus mengajukan permohonan dan memenuhi persyaratan administratif maupun ketentuan pembayaran atau pelaporan sesuai jenis sanksi yang ingin dikurangi atau dihapus.
Kebijakan tersebut juga tidak menghapus kewajiban pembayaran pokok pajak. Artinya, Wajib Pajak tetap harus memenuhi kewajiban pokok pajaknya meskipun mendapatkan fasilitas pengurangan atau penghapusan sanksi administratif.
Dalam kegiatan tersebut, Penyuluh Pajak Kanwil DJP Jawa Timur III, Abdul Muis dan Anas Agung, turut memaparkan mekanisme pemanfaatan fasilitas PSA. Materi yang disampaikan mencakup jenis sanksi administratif, persyaratan permohonan, besaran pengurangan, hingga batas waktu pengajuan.
Kepala Bidang Penyuluhan, Pelayanan, dan Hubungan Masyarakat (P2Humas) Kanwil DJP Jawa Timur III, Budi Harjanto, menyampaikan bahwa kegiatan ini sekaligus menjadi upaya memperkuat kemitraan dengan insan media.
Melalui tema “Dari Regulasi ke Redaksi”, DJP berharap ketentuan perpajakan yang bersifat teknis dapat disampaikan kembali kepada masyarakat melalui pemberitaan yang sederhana, akurat, dan mudah dipahami.
Paryan juga mengapresiasi peran media yang selama ini menjadi mitra strategis DJP dalam menyampaikan informasi perpajakan. Menurutnya, pemberitaan yang objektif dan edukatif diperlukan agar masyarakat memahami kebijakan sekaligus mengetahui cara memanfaatkannya.
Kanwil DJP Jawa Timur III mengimbau Wajib Pajak untuk memahami ketentuan PSA, terutama mengenai persyaratan, mekanisme permohonan, dan batas waktu pemanfaatannya.
Wajib Pajak yang membutuhkan informasi lebih lanjut dapat menghubungi Kantor Pelayanan Pajak (KPP) tempat terdaftar atau Kanwil DJP Jawa Timur III untuk memperoleh penjelasan dan konsultasi. (bob)