Diduga Main-main, Besok Bank Plat Merah Sumenep Terancam Didemo APS

Aktivis APS

Sumenep, blok-a.com – Buntunya audiensi antara Aliansi Progresif Sumenep (APS) dengan salah satu Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) yakni bank plat merah milik Pemkab Sumenep berujung pada protes melalui rencana aksi turun jalan.

APS rencananya ingin mempersoalkan dana kapitasi Pusat Kesehatan Masyarakat (Puskesmas) yang bekerjasama dengan salah satu bank plat merah Sumenep sebagai lembaga penyalur dana Jasa Pelayanan (jaspel). Pihak perbankan diduga main-main lantaran perwakilan para Kepala Puskesmas tidak dihadirkan dalam forum audiensi tersebut.

Juru bicara APS Bagus Junaedy mengatakan bahwa aliansinya tidak terima diperlakukan seperti itu pada Rabu (28/9/2022).. Pihaknya merasa tidak dihargai lantaran tuntutan APS yang tertuang dalam surat audiensi meminta pihak perbankan menghadirkan para Kepala Puskesmas (Kapus).

“Nyatanya, kami hanya ditemui oleh direktur perbankan plat merah Sumenep itu. Tidak ada perwakilan Kapus. Jelas kami tolak dan langsung gagalkan audiensi tersebut meski baru dimulai. Kami naikkan tensi penyampaian aspirasi melalui aksi demonstrasi besok,” kata Edy dengan nada emosi.

Kehadiran Kapus yang bekerjasama dengan bank tersebut dalam forum audiensi, itu penting. “Karena kami ingin dengar langsung keterangan mereka. Atas dasar apa penunjukan kerjasama pembayaran Jaspel terlaksana,” pungkasnya.

Hasil investigasi APS, lanjur Edy, sejak 2021 pembayaran Jaspel kesehatan 60 persen dari dana kapitasi Puskesmas di Sumenep disalurkan melalui bank plat merah Sumenep.

Sepintas, kata Jubir ini, memang terkesan tidak ada yang keliru pada pembayaran Jaspel dana kapitasi melalui bank. “Setiap transaksi pembayaran diwajibkan non tunai untuk setiap anggaran Negara,” katanya.

“Masalahnya, apakah penunjukan bank plat merah itu sebagai lembaga penyalur jaspel dari dana kapitasi sudah ada payung hukumnya. Hasil temuan kami, belum ada payung hukumnya? Duga Edy.

Maka itu, lanjut Jubir APS ini, penunjukan bank tersebut sebagai lembaga penyalur jaspel dari dana kapitasi sebagai indikasi pelanggaran hukum. Dugaan cacat hukumnya adalah kerjasama tersebut dilakukan bank tanpa adanya sandaran hukum sesuai regulasi yang berlaku yaitu berupa Surat Ketetapan Bupati Sumenep.

Secara aturan, sambung dia, pembukaan rekening dana kapitasi dilakukan pada bank yang ditetapkan oleh bupati/wali kota sesuai dengan kewenangannya. Masalahnya penyaluran Jaspel dana kapitasi lewat bank plat merah Sumenep diduga kuat tidak ada SK Bupati.

APS terdiri dari Bagus Junaedy aktivis LAKI Jatim, Asmuni Ketua Bara Nusa dan Musahnan Ketua MP3S. Sementara dari pihak perbankan dihadiri direkturnya langsung. (Aldo/Gim)

Exit mobile version