Sumenep, blok-a.com – Aksi demonstrasi yang dilakukan Lembaga Hukum Gagas Nusantara di depan kantor DPRD Sumenep, Senin (9/12/2024), menuai sorotan tajam. Unjuk rasa tersebut digelar usai mereka diduga gagal melakukan pemerasan kepada oknum anggota DPRD.
Aktivis LSM Sumenep Independen (SI), Sahrul Gunawan, menyebut tindakan tersebut memalukan dan merusak citra organisasi masyarakat.
“Naif jadinya, minta uang tebusan gagal langsung gelar demonstrasi. LSM begini membuat citra kita semua hancur,” ujarnya kepada awak media.
Sahrul mengungkapkan, nilai pemerasan yang diduga dilakukan mencapai angka fantastis, yaitu Rp 50 juta.
Uang tersebut diminta dengan imbal balik pengamanan foto yang disebut sebagai “foto syur” dari seorang anggota DPRD.
Untuk mendukung tuduhannya, Sahrul menunjukkan bukti rekaman suara yang diklaim berasal dari seseorang berinisial OK.
OK diyakini merupakan senior dari Direktur Lembaga Hukum Gagas Nusantara, Hasyim Kafani.
Dalam rekaman yang sebagian menggunakan bahasa Madura, terdapat percakapan mengenai rencana membatalkan aksi demonstrasi jika uang tebusan diserahkan.
“Ros, ini anak-anaknya minta Rp 50 juta, hasil rembuk dari teman-temannya. Ini mau menunggu sampai nanti malam, kalau iya nanti malam digagalkan sewa pikap dan sewa sound system. Karena sudah mengedilkan, kalau memang iya akan digagalkan nanti malam,” bunyi rekaman tersebut dalam bahasa Madura.
Sahrul menambahkan, rekaman itu telah tersebar luas di aplikasi perpesanan. Ia menganggap aksi demonstrasi LSM Gagas Nusantara justru menjadi bahan tertawaan.
“Jadi, karena tidak dapat uang lalu demo. Enak sekali cari uangnya dengan menakut-nakuti orang,” ujarnya.
Terkait dugaan keberadaan foto syur, Sahrul menyarankan bukti tersebut harus diuji lebih lanjut. Ia mempertanyakan apakah foto itu benar mengandung konten yang tidak pantas atau hanya foto biasa.
“Saya dengar fotonya ya cipika cipiki, ada yang pelukan, katanya ada ciuman. Selama itu milik pribadi, seharusnya bukan konsumsi publik. Apalagi, saya dengar foto dengan mantan istri sirinya, jadi sangat pribadi,” jelasnya.
Sebelumnya, Lembaga Hukum Gagas Nusantara telah mengirimkan surat kepada DPRD Sumenep dan DPC PKB Sumenep terkait rencana aksi mereka.
Dalam surat tersebut, mereka menuntut agar oknum anggota DPRD yang diduga terlibat dalam foto syur ditindak tegas.
Namun, pantauan di lapangan menunjukkan aksi demonstrasi hanya diikuti oleh enam orang. Padahal, dalam surat pemberitahuan, jumlah massa yang akan hadir disebutkan mencapai 100 orang.
Hingga berita ini diturunkan, belum ada tanggapan resmi dari pihak LSM Gagas Nusantara terkait dugaan pemerasan ini. (dan/lio)