Kota Malang, blok-a.com – DPRD Kota Malang menyoroti potensi kebocoran dalam setoran retribusi pasar. Kecurigaan ini muncul setelah target retribusi tahun 2025 hanya dipatok Rp8,5 miliar, atau separuh dari potensi riil yang diperkirakan mencapai Rp16,5 miliar.
Anggota Fraksi PKS DPRD Kota Malang, Bayu Rekso Aji, menilai selisih tersebut terlalu besar untuk diabaikan. Menurutnya, pemungutan retribusi secara manual berisiko membuka celah kebocoran.
“Jumlah pedagang pasar di Kota Malang mencapai sekitar 11 ribu orang. Kalau rata-rata mereka membayar Rp5 ribu per hari, setahun bisa terkumpul Rp16,5 miliar. Artinya ada potensi kehilangan hingga Rp8 miliar,” tegas Bayu, Rabu (10/9/2025).
Ia mendorong agar pemungutan segera beralih ke sistem elektronik sehingga setoran pedagang langsung masuk kas daerah tanpa perantara. Selain lebih aman, sistem elektronik dinilai lebih transparan sesuai keinginan pedagang.
“Kalau elektronik, iuran langsung masuk kas daerah. Kalau manual, harus pindah tangan dan di situlah potensi kebocoran muncul,” jelas Ketua Komisi B DPRD Kota Malang itu.
Bayu juga mengusulkan audit pemungutan retribusi dengan melibatkan paguyuban pedagang. Audit ini diharapkan bisa memverifikasi jumlah pedagang serta setoran harian mereka.
“Retribusi pasar penting untuk mendukung pembangunan. Jangan sampai dana sebesar ini hilang begitu saja, padahal masih banyak pasar tradisional yang butuh pembenahan,” imbuhnya.
Sementara itu, Kepala Diskopindag Kota Malang, Eko Sri Yuliadi, menyatakan capaian tahun ini diproyeksikan lebih baik dibanding 2024. Tahun lalu penerimaan tercatat Rp7,5 miliar, sementara 2025 ditargetkan Rp8,5 miliar.
Eko juga mengaku siap menindaklanjuti usulan dewan terkait penerapan sistem pembayaran elektronik. Menurutnya, langkah tersebut sejalan dengan program revitalisasi pasar tradisional yang tengah digagas Pemkot Malang.
“Pembayaran retribusi elektronik akan kami upayakan. Ini sejalan dengan rencana revitalisasi pasar dan diharapkan bisa meningkatkan penerimaan,” ujarnya. (yog)