Telah terjadi demonstrasi besar-besaran yang terjadi di Manila, Filipina, pada Minggu (21 September 2025). Aksi itu muncul dari rasa marah masyarakat setelah terungkap adanya dugaan korupsi besar-besaran dalam proyek pengendalian banjir yang ternyata bersifat fiktif. Selain menjadi ajang protes terhadap praktik korupsi, demo ini juga menarik perhatian karena munculnya bendera One Piece ditengah kerumunan
Penyebab Demo di Filipina
Kemarahan publik dipicu oleh terbongkarnya proyek “hantu” dalam program pengendalian banjir. Ribuan proyek yang seharusnya dilaksanakan demi melindungi warga dari ancaman banjir ternyata fiktif atau tidak dikerjakan sesuai rencana. Persoalan ini mencuat setelah Presiden Ferdinand Marcos menyinggungnya dalam pidato kenegaraan Juli lalu, menyusul banjir besar yang melanda selama berminggu-minggu.
Sepasang suami istri kaya yang menjalankan beberapa perusahaan konstruksi pemenang kontrak proyek pengendalian banjir bernilai besar, memamerkan lusinan mobil mewah Eropa dan Amerika Serikat yang mereka miliki dalam wawancara media. Koleksi itu termasuk sebuah mobil mewah asal Inggris seharga 42 juta peso yang mereka katakan dibeli karena disertai hadiah sebuah payung gratis.
Data investigasi menunjukkan ada sekitar 9.855 proyek yang bermasalah dengan nilai mencapai lebih dari 545 miliar peso, setara hampir 10 miliar dolar AS. Dalam kurun 2023 hingga 2025, kerugian akibat dugaan korupsi ini ditaksir mencapai 118,5 miliar peso. Besarnya angka tersebut membuat publik semakin tidak percaya pada integritas penyelenggara negara.
“Saya sedih karena kita hidup dalam kemiskinan, kehilangan rumah, nyawa, dan masa depan. Sementara itu, mereka justru meraup kekayaan besar dari pajak kita untuk membeli mobil-mobil mewah, berlibur ke luar negeri, dan melakukan transaksi korporasi besar,” ujar aktivis mahasiswa Althea Trinidad kepada AP di Manila, dikutip dari Liputan6.
Jalannya Unjuk Rasa
Aksi unjuk rasa kemudian digelar di berbagai titik di ibu kota, salah satunya yang terbesar berlangsung di Taman Luneta, Manila, dan diikuti puluhan ribu orang. Massa juga bergerak ke jalur-jalur strategis seperti EDSA yang memiliki sejarah panjang sebagai lokasi perlawanan rakyat pada era People Power. Besarnya skala protes ini menunjukkan bahwa isu korupsi proyek fiktif sudah menjadi persoalan nasional yang memicu keresahan mendalam di masyarakat.
Awalnya, demonstrasi berlangsung damai dengan orasi, spanduk, dan nyanyian. Namun situasi berubah menjadi ricuh ketika sebagian peserta mulai melempar batu, botol, dan melakukan vandalisme terhadap barikade polisi.
“Sebuah trailer terbakar, asap tebal mengepul di atas jembatan bersejarah itu sementara massa mencoba membakar kendaraan lain. Bau menyengat bahan bakar dan api bercampur dengan teriakan dan sirene, memperkeruh suasana menjadi amarah dan kekacauan,” sebut laporan inquirer, dikutip dari ntvnews.
Aparat merespons dengan tembakan gas air mata dan meriam air untuk mengendalikan kerumunan. Puluhan orang ditangkap. Mereka diduga melakukan aksi provokatif seperti blokade jalan, pelemparan, hingga penggunaan simbol provokasi.
Dari kericuhan itu, perhatian publik justru mengarah pada simbol yang tak lazim dalam aksi protes politik yaitu bendera One Piece. Bendera hitam dengan gambar tengkorak bertopi jerami, simbol kelompok bajak laut fiksi, tampak dikibarkan oleh beberapa demonstran.
Sebagian pengunjuk rasa yang menutup wajah dengan masker maupun kain juga terlihat mengibarkan bendera tersebut sambil membawa poster bertuliskan tuntutan anti-korupsi. Kehadiran simbol budaya pop Jepang ini dianggap sebagai bentuk kreativitas sekaligus ekspresi protes anak muda Filipina terhadap pemerintah. Fenomena ini juga mencerminkan tren global, di mana ikon budaya populer digunakan untuk menyampaikan kritik sosial maupun politik.
Tanggapan Presiden Filipina
Pemerintah Filipina, melalui Presiden Ferdinand Marcos Jr., menanggapi aksi ini dengan pernyataan hati-hati. Ia mengakui tidak bisa menyalahkan rakyat yang turun ke jalan untuk menuntut keadilan, namun tetap meminta agar demonstrasi dilakukan secara damai.
Sebagai langkah lanjutan, pemerintah membentuk komisi independen guna menyelidiki ribuan proyek pengendalian banjir yang dianggap bermasalah. Langkah ini diharapkan mampu meredam gejolak, sekaligus menjawab tuntutan publik akan transparansi dan akuntabilitas.
Menurut laporan Manila Bulletin, Kepolisian Distrik Manila (MPD) mencatat ada 72 orang yang ditangkap setelah aksi demonstrasi di Filipina berakhir ricuh. Kericuhan tersebut pecah di sejumlah titik penting, antara lain Taman Luneta, Jembatan Ayala, serta kawasan Mendiola.
Dari jumlah itu, penangkapan terbesar terjadi di Jembatan Ayala dengan total 51 orang. Rinciannya, 38 orang dewasa langsung menjalani pemeriksaan, sementara dua anak diserahkan kepada pusat layanan sosial, dan 11 remaja tengah diproses melalui sistem peradilan anak. Sementara itu, di Mendiola, polisi mengamankan 21 orang, terdiri dari 14 orang dewasa serta tujuh anak di bawah umur.
Kepala MPD Brigjen Arnold Abad menegaskan seluruh tersangka saat ini ditahan di markas MPD. Mereka dijerat dengan sejumlah pasal, termasuk tindak pidana umum, pelanggaran Undang-Undang Anti Barikade, serta aturan hukum lainnya yang relevan. Untuk kasus yang melibatkan anak-anak, penanganannya dilakukan melalui koordinasi bersama Dinas Kesejahteraan Sosial Manila.
Pihak kepolisian juga menyampaikan bahwa sejumlah barang bukti telah diamankan, mulai dari rekaman CCTV hingga sisa-sisa puing di lokasi kejadian. Selain itu, aparat memastikan semua korban luka telah mendapatkan penanganan medis. (mg2)
Penulis: Muhammad Naufal Abiyyu (mahasiswa magang UTM Bangkalan)