Kota Malang, blok-A.com – Presiden Joko Widodo atau Jokowi meluapkan kekecewaannya, terhadap jajaran institusi Polri, terkait kasus runyam yang belum tersesaikan.
Orang nomor satu di Indonesia itu, mengundang jajaran kepolisian ke Istana Merdeka Jakarta, Jum’at (14/10/2025). Jokowi memberika beberapa ultimatum, hingga menyinggung soal indeks kepercayaan masyarakat terjadap Polri itu sendiri.
Menurut Jokowi, pada November 2021, angka kepuasan publik terhadap Korps Bhayangkara berada di angka 80,2 persen.
Namun angka tersebut anjlok menjadi 54 persen pada Agustus 2022 setelah mencuatnya kasus pembunuhan Brigadir J.
“Jatuh, terus terang itu rendah sekali. Itulah pekerjaan berat yang saudara-saudara harus kembalikan untuk kepercayaan masyarakat kepada Polri di tengah situasi yang juga tidak mendukung saat ini” ungkap Jokowi.
Hal ini disampaikan Presiden Jokowi dihadapan Kapolri Listyo Sigit Prabowo dan jajaran institusi Polri di Istana Negara, Jakarta, Jumat (14/10/2022).
Jokowi menyatakan bahwa Polri sempat berada di posisi tertinggi, namun kini menjadi paling rendah di antara institusi penegak hukum akibat kasus pembunuhan Brigadir J.
“Begitu ada peristiwa FS, runyam semuanya dan jatuh ke angka paling rendah, dulu dibandingkan institusi penegak hukum yang lain tertinggi, sekarang Saudara-saudara harus tahu menjadi yang terendah,” kata Jokowi saat memberi arahan kepada jajaran Polri di Istana Negara, Jakarta, Jumat (14/10/2022).
Lantas, bagaimana sudut pandang dari seorang Sosiolog ? Apa yang harus dilakukan Polri, untuk meraih kepercayaan publik kembali ? Apakah itu sulit ?
Sudut Pandang Sosiolog tentang Gentingnya Indeks Kepercayaan Polri
blok-A.com menghubungi salah satu Sosiolog yang ada di Kota Malang, memberikan tanggapannya terkait indeks kepercayaan masyarakat, kepada Polri sekarang.
Sosiolog UMM, Luluk Dwi Kumalasari,MSi mengatakan bahwa ia sangat setuju, terkait penururan indeks kepercayaan masyarakat, kepada Polri.
“Saya setuju, adanya penurunan indeks kepercayaan masyarakat terhadap Polri yang dinyatakan oleh Presiden Jokowi Dodo. Sebab, ini bukan pernyataan omong kosong, tetapi ini adalah pernyataan berdasarkan fakta atas research yg dilakukan ke masyarakat,” ujar Luluk pada Selasa (18/10/2022)
Lewat kasus FS yang tak kunjung selesai, Luluk menilai bahwa kasus tersebut akan menimbulkan ketidakpercayaan masyarakat terhadap institusi Polri kedepannya. Terlebih, masyarakat seperti dipertontonkan pada hukum yang dimainkan oleh beberapa oknum elit di Indonesia.
“Penyelesaian kasus FS misalnya, tetap akan memunculkan ketidakpercayaan masyarakat terhadap polri apabila kasusnya terkesan dibiarkan berlarut-larut dan berliku-liku,” imbuh Luluk.
“Masyarakat pasti akan menilai bahwa kita dipertontonkan pada hukum yg kesannya masih bisa dipermainkan oleh segelintir elit berkuasa, maka masih jelas apa yg ada dipikiran Masyarakat bahwa hukum tumpul ke atas dan tajam ke bawah,” tambahnya.
Belum selesai kasus FS, Polri juga ketambahan kasus yang tidak kalah rumitnya, yaitu Tragedi Kanjuruhan. Tragedi yang menewaskan setidaknya 133 korban jiwa tersebut, masih mencari beberapa tersangka lainnya yang sudah bergulir sejak 01 Oktober 2022. Menurut Luluk, jika tidak segera diselesaikan, akan memperburuk citra Polri di masyarakat.
Luluk menyarankan agar Polri harus bertindak tegas, sekaligus menunjukan bukti-bukti kinerja yang positif, agar bisa meraih kepercayaan publik kembali.
“Belum lagi tambahan kasus tragedi Kanjuruhan. Penetapan satgas, penetapan tersangka yang tidak segera dilanjutkan dengan jalur hukum, juga memperparah tingkat penurunan kepercayaan masyarakat terhadap kinerja Polri,” tutur Luluk.
“Kepercayaan masyarakat mungkin bisa muncul kembali, apabila ada ketegasan dari Kapolri dan pelaksanaan tugas secara profesional dari seluruh jajarannya.
Tunjukkan bukti- bukti kinerja positif kepada masyarakat, buatlah kegiatan-kegiatan yang bisa membangun empati dan kerjasama dengan berbagai pihak,” tutup Luluk
(rco)