Sidoarjo, Blok-a.com – Insiden keamanan sistem digitalisasi layanan publik, dapat mengikis kepercayaan masyarakat terhadap layanan digital pemerintah, baik pusat dan daerah. Sehingga penguatan cyber security serta peningkatan kapasitas Sumber Daya Manusia (SDM) Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK) pada pemerintah daerah harus ditingkatkan agar kebocoran data dapat dihindari.
Hal tersebut seperti ditegaskan Sekda Sidoarjo, Fenny Apridawati saat menerima Direktur LSWare Inc, Kim Mansun, perusahan cyber security asal Korea Selatan. Bersama Asisten Administrasi Umum Setda Sidoarjo, Benny Airlangga dan Kepala Dinas Kominfo Sidoarjo, Eri Sudewo di kantor Setda Sidoarjo, Kamis (9/7/2026).
“Dengan penguatan kapasitas ini, tata kelola layanan digital di Sidoarjo diharapkan semakin responsif terhadap berbagai potensi risiko serangan siber,” ungkap Fenny.
Dikatakannya, kedatangan LSWare Inc ini merupakan tindak lanjut dari penandatangan Memorandum of Understanding (MoU) atau nota kesepakatan antara Asosiasi Dinas Kominfo Provinsi Seluruh Indonesia (ASKOMPSI) dengan LSWare Inc di Korsel tahun lalu. Atas dasar itu, Pemkab Sidoarjo berkomitmen terhadap percepatan dan keamanan sistem transformasi digital milik pemerintah daerah.
“Keamanan siber menjadi elemen penting dalam menjaga kerahasiaan dan ketersediaan data pemerintah,” ungkapnya.
Fenny berharap dukungan LSWare Inc seperti ini akan menguatkan tata kelola layanan digital di Sidoarjo. Dengan begitu sistem digitalisasi layanan publik Pemkab Sidoarjo akan semakin responsif terhadap berbagai potensi risiko serangan siber.
“Dengan penguatan kapasitas ini, tata kelola layanan digital di Sidoarjo diharapkan semakin responsif terhadap berbagai potensi risiko serangan siber,” jelasnya.
Sementara itu Direktur LSWare Indonesia, Kim Mansun menyampaikan LSWare memiliki pengalaman luas di bidang keamanan siber yang telah menjalin kemitraan dengan SUCOFINDO. Termasuk keamanan server, manajemen akses istimewa (privileged access management) dan solusi manajemen kerentanan.
“Kami telah memperoleh sertifikasi SecuMS dan Omniguard dari BSSN, dan kami terus menjalankan pedoman keamanan siber serta program kerja sama teknis,” terangnya.
Percepatan transformasi digital secara global juga terjadi pada layanan pemerintah. Layanan masyarakat kini semakin bergantung pada sistem TI. Namun, digitalisasi yang pesat juga membawa peningkatan ancaman siber yang signifikan.
“Secara khusus, pemerintah daerah seringkali menghadapi keterbatasan dalam hal infrastruktur keamanan dan tenaga ahli. Sehingga membuat mereka lebih rentan terhadap serangan siber seperti ransomware, peretasan, dan kebocoran data.” Ungkap Kim.
Melalui kerjasama ini, pemerintah daerah dapat membangun lingkungan digital yang lebih aman dan tangguh, serta memberikan layanan yang dapat diandalkan bagi masyarakat.
“Kami berharap momen ini dapat menjadi awal dari kemitraan yang kuat, untuk menciptakan ekosistem digital yang lebih aman bagi masyarakat Sidoarjo,” harapnya. (Fah)