Sidoarjo, Blok-a.com – Pemkab Sidoarjo bersama Pemerintah Kabupaten/Kota kawasan Pesisir Pantai Utara Jawa, menyatakan komitmen untuk memperkuat pemberdayaan masyarakat pesisir melalui pengelolaan ekosistem mangrove berkelanjutan.
Deklarasi tersebut dibacakan dalam rangkaian Simposium Mangrove untuk Pemberdayaan Masyarakat dan Peluncuran Program Nilai Ekonomi Karbon Mangrove, di Balai Sidang Universitas Indonesia, Senin (10/8/2026).
Kegiatan itu menjadi momentum untuk memperkuat sinergi lintas sektor, guna mendorong pemberdayaan masyarakat pesisir dalam menjaga kelestarian dan pemanfaatan ekosistem mangrove.
Diharapkan hasil dari komitmen bersama ini dapat terbangun kesepahaman antar pemangku kepentingan, untuk menghasilkan langkah tindak lanjut dalam mengembangkan model pemberdayaan masyarakat pesisir berbasis ekosistem mangrove.
Karena ekosistem mangrove tidak hanya penting sebagai benteng alami pantai, tetapi juga sebagai fondasi ekonomi baru bagi masyarakat pesisir.
“Melalui deklarasi ini kami berkomitmen menjadikan pengelolaan ekosistem mangrove sebagai fondasi pembangunan masyarakat pesisir yang inklusif, produktif, tangguh, dan berkelanjutan,” kata Bupati Sidoarjo Subandi.
Ada lima poin yang disepakati para kepala daerah dalam pertemuan itu. Pertama, komitmen memperkuat pemberdayaan inklusif dan partisipatif melalui pendataan kelompok sasaran, pemetaan potensi, peningkatan kapasitas, pendampingan usaha, hingga penguatan peran masyarakat sebagai pelaku utama dalam pengelolaan dan pelestarian mangrove.
Kedua, mendorong ekonomi berkelanjutan berbasis mangrove dengan mengoptimalkan potensi silvofishery, perikanan berkelanjutan, produk olahan hasil laut dan mangrove, hasil hutan bukan kayu, ekowisata, serta UMKM lokal yang bernilai tambah dan berdaya saing.
Ketiga, memperkuat kelembagaan dan ekonomi lokal melalui pengembangan kelompok usaha, koperasi, BUM Desa/BUM Desa Bersama agar mampu membangun kemitraan, mengakses pembiayaan, dan mengelola usaha secara profesional.
Berikutnya Keempat, yakni meningkatkan sinergi multipihak dengan dukungan kebijakan, riset, inovasi, investasi, teknologi, akses pasar, hingga tanggung jawab sosial lingkungan untuk mempercepat terwujudnya masyarakat pesisir yang mandiri dan sejahtera.
Kemudian terakhir yang kelima adalah menyusun dan memantau rencana aksi bersama untuk menetapkan prioritas wilayah, sasaran penerima manfaat, indikator keberhasilan, serta mekanisme evaluasi berkala agar dampaknya nyata dan berkelanjutan.
“Pemkab Sidoarjo meyakini, dengan kolaborasi erat, inovasi, dan partisipasi aktif seluruh pemangku kepentingan, ekosistem mangrove tidak hanya akan lestari. Lebih dari itu, mangrove akan menjadi sumber kesejahteraan, ketahanan ekonomi, dan warisan berharga bagi generasi saat ini dan mendatang,” jelas Subandi. (Fah)