BUMDes Wonoplintahan Fungsikan Dana Ketahanan Pangan 2025 untuk Pertanian Padi

Para petani padi di Desa Wonoplintahan, Sidoarjo (foto: Istimewa)
Para petani padi di Desa Wonoplintahan, Sidoarjo (foto: Istimewa)

Sidoarjo, Blok-a.com – Sejak tahun 2025 lalu, Pemerintah desa (Pemdes) Wonoplintahan, Kecamatan Prambon memanfaatkan 20 persen Dana Desa (DD) untuk kegiatan ketahan pangan pada bidang usaha pertanian tanaman padi.

Direncakan sejak awal, dana 20 persen tersebut dialokasikan sebagai penyertaan modal produktif Badan Usaha Milik Desa (BUMDes), untuk unit usaha pertanian pada lahan seluas 8 hektar di dusun Pejantran.

“Rencana awal kamarin untuk tanam padi 8 hektar. Namun yang terealisasi baru 2 hektar. Karena lahan yang lain sudah disewakan,” terang Sekretaris desa (Sekdes) Wonoplintahan, Junaidi, Rabu (29/7/2026).

Dikatakan sebelumnya, BUMDes Bangkit Bersama desa Wonoplintahan mengajukan proposal untuk kegiatan pertanian padi kepada Pemerintah desa. Setelah melalui tahapan analisis kelayakan, Pemerintah desa mencairkan dana penyertaan modal 256 juta untuk kegiatan program ketahan pangan pada akhir tahun 2025 lalu.

“Untuk penyertaan modal BUMDes sudah melalui analisis kelayakan. Sejak dicairkan akhir tahun lalu, dana 256 juta yang dikelola BUMDes belum terserap seluruhnya. Karena lahan pertanian yang dibutuhkan di dusun Pejantran belum bisa terpenuhi,” ungkapnya.

Meski begitu, Junaidi berharap untuk musim tanam berikutnya, hasil panen padi bisa maksimal. Karena pertanian padi yang dikelola BUMDes Bangkit Bersama belum genap satu tahun berjalan.

“Dari awal pelaksanaan tanam, baru dipanen sekali. Karena program ketahanan pangan baru dimulai akhir tahun 2025 lalu. Jika pengairannya bagus, dalam satu tahun mungkin bisa panen tiga kali. Jadi tergantung ketersedian air,” pungkasnya.

Untuk diketahui sejak tahun 2025 lalu, Pemerintah mengalokasikan minimal 20% Dana Desa untuk mendukung program ketahanan pangan, swasembada pangan, serta program makan bergizi gratis melalui Keputusan Menteri Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal Nomor 3 Tahun 2025 yang dikelola melalui Badan Usaha Milik Desa. Kebijakan ini diatur melalui panduan teknis untuk mendukung kemandirian pangan nasional. (Fah)

Exit mobile version