KOTA MALANG – Pemerintah Kota (Pemkot) Malang harus berhati-hati untuk menggelontorkan uang Rp 500 ribu per Rukun Tetangga (RT) untuk biaya operasional Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) Mikro.
Pasalnya, pengeluaran untuk operasional dalam PPKM tersebut juga diawasi oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK).
“Iya memang itu kami harus berhati-hati tidak bisa langsung. Kan ini nanti juga ada BPK maka harus berhati-hati harus rinci dan tepat sasaran,” kata Wali Kota Malang, Sutiaji di Balai Kota Malang, Senin (15/2).
Sebagai informasi, dari data yang diterima wartawan online ini, beberapa hari ini BPK sedang berada di Malang Raya. Tujuannya untuk memeriksa sejumlah laporan keuangan Pemerintah Kota Malang dan Kabupaten Malang.
Rencananya, Sutiaji mengatakan, pemberian dana biaya operasional itu akan diputuskan sore, Senin (15/2) nanti.
“Kami akan rapatkan nanti sore pukul 16.00 baru ada keputusannya,” tutur dia.
Terpisah, Sekretaris Daerah Kota Malang, Wasto mengatakan, biaya operasional per RT untuk PPKM Mikro itu diambil dari Belanja Tak Terduga (BTT) untuk penanganan Covid-19 Kota Malang tahun 2021.
“Kami ambil dari BTT. Nanti kami bicarakan berapanya pas sore nanti,” tutur dia.
Sementara itu, BTT untuk penanganan Covid-19 Kota Malang tahun 2021 sendiri sejumlah Rp 13 miliar.
Biaya operasional per RT untuk PPKM tersebut akan digunakan untuk biaya isolasi mandiri warga yang terpapar Covid-19 hingga biaya tracing dan tracking wilayah RT.
Satgas Covid-19 Kota Malang sendiri sudah memetakan wilayah seluruh RT di Kota Malang berdasarkan zonasi.
Dari 4.226 RT terdapat 4.113 terkategorikan zona hijau. Sementara sisanya adalah zona kuning.
Berdasarkan Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 2021, pembagian zona per RT itu dibagi menjadi empat zona.
Pertama ada zona hijau. Jika dalam satu wilayah RT tidak ada yang terpapar Covid-19. Penanganannya hanya dengan mengendalikan warga sekitar agar taat protokol kesehatan.
Kedua ada zona kuning. Jika dalam satu wilayah RT terdapat lima sampai tujuh warga yang terpapar Covid-19.
Penanganannya jajaran RT dibantu tenaga medis melacak kontak erat dan menemukan suspek. Lalu juga mengarahkan warga terpapar untuk isolasi mandiri dengan pengawasan ketat.
Ketiga adalah zona orange. Jika di satu wilayah RT terdapat enam sampai 10 warga terpapar Covid-19.
Penanganannya adalah melakukan tracing. Setelah itu mengarahkan warga terpapar untuk isolasi mandiri. Selain itu menutup akses masuk rumah ibadah, dan tempat umum lainnya.
Terakhir zona merah. Jika terdapat 10 lebih warga terpapar Covid-19 di satu wilayah RT.
Penanganannya tetap sama. Melakukan tracing dan juga mengarahkan warga yang terpapar untuk isolasi mandiri dengan ketat.
Selain itu ada aturan yang harus dibuat ketua RT, antara lain sebagai berikut:
– menutup rumah ibadah dan tempat umum lainnya
– melarang ada kerumunan lebih dari tiga orang di wilayah RT
– menutup keluar masuk wilayah RT pada pukul 20.00 WIB
– meniadakan kegiatan yang memunculkan keramaian di wilayah RT.