BGN Ungkap Dugaan Penyebab Keracunan MBG di SMK Adi Husada Malang

Kepala BGN, Sudaryono saat diwawancarai awak media (foto: blok-a.com / Yogga Ardiawan)
Kepala BGN, Sudaryono saat diwawancarai awak media (foto: blok-a.com / Yogga Ardiawan)

Kabupaten Malang, blok-a.com – Badan Gizi Nasional (BGN) buka suara soal kasus keracunan yang terjadi di SMK Kesehatan Adi Husada pada Selasa (17/11/2026). Ia menduga penyebabnya berkaitan dengan kualitas bahan baku serta penyimpanan yang tidak sesuai prosedur. Temuan awal tersebut menjadi bahan evaluasi terhadap pelaksanaan program Makan Bergizi Gratis (MBG).

Kepala BGN, Sudaryono, menyampaikan dugaan itu saat berkunjung ke Pondok Pesantren Pendidikan dan Perguruan Agama Islam (PPAI) Ketapang, Kabupaten Malang, Sabtu (21/11/2026).

Ia menilai bahan baku yang digunakan dalam penyediaan makanan diduga tidak memiliki kualitas baik. Selain itu, proses penyimpanan dinilai tidak sesuai standar operasional prosedur (SOP), sehingga berpotensi memengaruhi keamanan makanan.

“Di Malang kemarin, kami menduga bahwa bahan bakunya itu tidak dalam kualitas yang baik. Dibeli dalam kualitas yang tidak terlalu baik, kemudian disimpan. Cara nyimpannya juga salah dan tidak sesuai dengan SOP,” ujar Sudaryono.

Di sisi lain, Sudaryono menegaskan kasus gangguan kesehatan dalam pelaksanaan MBG mulai menurun. Meskipun begitu, BGN tetap memperketat pengawasan terhadap seluruh tahapan penyediaan makanan.

“Pemeriksaan mencakup pengadaan bahan, pengolahan, pengemasan, distribusi hingga makanan dikonsumsi penerima manfaat,” tambahnya.

Ia menjelaskan, pengawasan dilakukan pada dini hari melalui pemantauan daring. Sudaryono menyebut BGN menggelar koordinasi melalui Zoom sekaligus apel pada pukul 02.00 hingga 04.00 WIB untuk memastikan proses persiapan makanan berjalan sesuai standar.

Sudaryono juga menyoroti potensi penyimpangan dalam pengadaan bahan baku oleh pengelola dapur. Pembelian bahan dengan kualitas lebih rendah demi mengambil keuntungan dari selisih harga menjadi salah satu praktik yang ingin dicegah.

Selain kualitas bahan, kapasitas produksi Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) turut menjadi perhatian. Dapur yang tidak mampu mengimbangi jumlah penerima manfaat berisiko mengalami keterlambatan memasak maupun distribusi. Makanan yang terlalu lama menunggu sebelum dikonsumsi dikhawatirkan mengalami penurunan kualitas dan membahayakan penerima manfaat.

“Jangan sampai dapurnya kecil tetapi porsinya banyak sehingga ada delay. Masak matang ditinggal, masak lagi, sehingga disinyalir bisa berbahaya karena ada delay tadi dan makanannya rawan rusak,” tuturnya.

Sudaryono menyampaikan, keamanan pangan menjadi prioritas dalam pelaksanaan MBG. BGN juga melakukan penertiban terhadap dapur yang tidak memenuhi ketentuan, termasuk standar higienitas dan sanitasi. SPPG yang tidak memenuhi persyaratan dapat dikenai sanksi hingga penutupan.

“Anggaran bahan baku harus digunakan untuk membeli bahan sesuai kualitas yang ditentukan, bukan dimanfaatkan untuk mencari keuntungan dari selisih kualitas,” pungkasnya. (yog)

Exit mobile version