KOTA BATU – Kejaksaan Negeri (Kejari) Kota Batu telah menetapkan Kaur Keuangan yang merangkap sebagai Bendahara Pendes Bulukerto, Fauzi Purnomo sebagai tersangka atas kasus penyelewengan anggaran dana desa (ADD) 2020 pada 15 April lalu. Namun ternyata sebelum dibelit kasus hukum pidana, Inspektorat Kota Batu sempat melakukan pemanggilan terhadap Fauzi.
Pemanggilan pria yang kini berstatus tersangka ini dilakukan Inspektorat Kota Batu sekitar tahun 2020 lalu. Pemanggilan lebih pada aspek pembinaan karena ditemukan ada 15 progam anggaran yang masih belum juga tersalurkan sesuai dengan peruntukannya.
Inspektur Inspektorat Kota Batu, Sugeng Mulyono mengatakan, beberapa progam yang belum disalurkan di antaranya dana pembinaan PKK sebesar Rp 79 juta, operasi hari raya besar sebesar Rp 10 juta, operasional RT/RW sebesar Rp 30 juta, pengadaan sarpras TPQ sebesar Rp 31 juta. Totalnya anggaran dari 15 program yang belum tersalurkan sebesar Rp 338 juta.
Diduga anggaran tersebut digunakan untuk kepentingan pribadi. Sehingga agar tak bergulir ke kasus hukum pihaknya pun melakukan pemanggilan terhadap kades, sekdes dan Fauzi. Hal ini dilakukan agar anggaran dapat segera dikembalikan dan dipergunakan sesuai dengan peruntukannya program kerja yang telah disusun Pemdes Bulukerto.
“Sebenarnya kami sudah memberikan peringatan sejak 2020 lalu. Jauh sebelum kasus ini masuk ke Kejari Batu. Dia sudah kami panggil dan wanti-wanti untuk segera mengembalikan uang kepada yang berhak agar tidak terjerat hukum, namun tetap saja tidak dikembalikan,” ujarnya, Senin (26/4).
Bahkan pihaknya juga mengaku akan melakukan pendampingan untuk pengembalian uang tersebut. Namun sayangnya hingga masuk ke dalam jeruji besi penjara, Fauzi tak kunjung memiliki itikad baik untuk mengembalikan uang yang telah digunakan.
“Dia hanya memberikan janji saja akan mengembalikan uang dengan cara menjual sejumlah asetnya. Namun sampai sekarang tidak ada tindak lanjutnya hanya sebatas janji saja,” imbuhnya.
Sugeng mengungkapkan, kasus itu pertama kali mencuat karena adanya laporan dari masyarakat. Dimana masyarakat menduga ada tindakan penyimpangan pada anggaran dana desa. “Dengan adanya kejadian tersebut, Inspektorat Kota Batu berkomitmen akan meningkatkan intensitas pengawasan penyaluran anggaran dana desa di Kota Batu,” ujarnya.
Untuk diketahui, dari hasil audit tim penyidik Kejari Kota Batu ditemukan kerugian negara sebesar Rp 338 juta. Kaur yang sekaligus bendahara Pemdes Bulukerto ini pun harus mempertanggungjawabkan perbuatannya dengan jeratan pasal 2 ayat (1) atau pasal 3 UU nomor 31 tahun 1999 tentang pemberantasan tipikor sebagaimana diubah dalam UU nomor 20 tahun 2010.