Blitar, blok-a.com – Sejumlah elemen masyarakat yang tergabung dalam Aliansi Masyarakat Pendukung Reforma Agraria (AMPERA) menggelar aksi unjuk rasa di beberapa lokasi strategis di Kabupaten Blitar, antara lain di Kantor Kejaksaan Negeri Kota Blitar dan Kantor Pemkab Blitar, Kamis (18/12/2025).
Aksi ini digelar dalam rangka memperingati Hari Anti Korupsi Sedunia (HAKORDIA) dan untuk menuntut tindakan tegas pemerintah terhadap mafia tanah dan mafia hutan yang dinilai merugikan rakyat.
“Kami menuntut pemerintah untuk hadir dan bertindak tegas dalam membongkar jaringan mafia tanah, mafia hutan, dan mafia hukum yang merugikan masyarakat,” kata Mohammad Trijanto, S.H., M.M., M.H., C.Me., Sp.Ptn., CPLA, konsultan hukum dari Revolutionary Law Firm untuk masyarakat korban mafia tanah dan mafia hutan.
Trijanto mengungkapkan, bahwa mafia tanah dan hutan telah menghambat proses registrasi lahan di berbagai daerah.
“Mereka menikmati hasil dari lahan-lahan konflik tanpa mengeluarkan kewajiban pajak kepada negara,” jelasnya.
Trijanto menyoroti kondisi di beberapa daerah, seperti Jolosutro, di mana mafia hutan melanggar aturan dan menguasai lahan secara ilegal.
“Sebanyak 57 ribu hektare kawasan hutan total, namun hanya sekitar 30 ribu yang dikhususkan untuk pemanfaatan masyarakat. Sisanya dikuasai oleh oknum yang tidak bertanggung jawab,” tandas Trijanto.
AMPERA juga mencatat adanya indikasi mandeknya tindak lanjut laporan publik terkait mafia tanah.
“Kami berharap kepercayaan publik tidak runtuh hanya karena ketidakpastian proses,” tambahnya.
Aksi AMPERA ini, dilatarbelakangi oleh konflik agraria yang berlarut-larut di wilayah PT Rotorejo Kruwuk dan PT Veteran Sri Dewi.
Trijanto menegaskan, bahwa oknum-oknum terkait diduga telah menghambat proses reforma agraria demi kepentingan pribadi.
“Konflik yang terus-menerus disebabkan oleh mafia tanah hanya akan menguntungkan segelintir pihak, sementara rakyat kecil tetap terpinggirkan,” tegas Trijanto.
Ada tujuh poin tuntutan AMPERA yang harus segera ditindaklanjuti oleh pihak berwenang, yakni :
1. Penyelesaian reformasi agraria di kawasan PT Perkebunan Rotorejo Kruwuk dan PT Veteran Sri Dewi.
2. Pensertifikatan lahan dalam program Penyelesaian Penguasaan Tanah dalam rangka Penataan Kawasan Hutan (PPTPKH) tanpa korupsi.
3. Kejaksaan Negeri Kota dan Kabupaten Blitar diharapkan mengungkap laporan-laporan dugaan korupsi yang mandek.
4. Penangguhan operasi mafia hutan yang mengelola lahan lebih dari dua hektar.
5. Kebersihan Kantor ATR BPN dari praktek korupsi dan nepotisme.
6. Penegakan hukum terhadap pelaku mafia tanah, hutan, dan hukum.
7. Tata kelola pemerintahan yang bersih, demokratis, dan berpihak kepada rakyat.
Menanggapi aksi ini, Bupati Blitar, Rijanto, mengakui tantangan yang dihadapi pemerintah daerah terkait penyelesaian masalah agraria.
“Permasalahan ini memang tidak mudah, apalagi jika ada kepentingan-kepentingan yang saling bertentangan,” jelas Rijanto.
Bupati juga menyatakan bahwa kasus di Karangnongko dan Kruwuk Rotorejo menjadi contoh konkret di mana komunikasi antar kelompok sering terhambat.
“Ini adalah kewajiban kami. Setelah semuanya jelas, kami akan memprosesnya melalui tim gugus tugas reformasi agraria,” tambahnya.
Lebih lanjut, Rijanto menyampaikan, bahwa pemerintah telah mengeluarkan kebijakan untuk memberi hak atas tanah kepada masyarakat setelah mematuhi ketentuan yang berlaku.
“Alhamdulillah, kami telah melepas tanah tersebut dan memberikannya kepada masyarakat menjadi hak milik. Untuk tahun 2025, ada sertifikat yang akan diserahkan. Namun, itu berbeda dari permasalahan sengketa tanah. Sengketa ini mencakup bekas perkebunan yang HGU-nya telah habis,” pungkas Bupati Blitar. (jar/lio)