Blok-a.com – Setiap akhir September, masyarakat Indonesia kembali mengenang salah satu tragedi kelam dalam sejarah bangsa, yakni Gerakan 30 September (G30S). Peristiwa berdarah ini menewaskan tujuh perwira tinggi TNI AD dan dikenal luas dengan kisah Lubang Buaya, tempat para pahlawan revolusi itu ditemukan.
Untuk mengabadikan kisah tersebut, pemerintah Orde Baru melalui Perum Produksi Film Negara (PPFN) memproduksi sebuah film berjudul “Pengkhianatan G30S/PKI”, yang disutradarai oleh Arifin C. Noer.
Film yang dirilis pada tahun 1984 ini menjadi bagian penting dari propaganda politik di masa itu, bahkan sempat menjadi tontonan wajib setiap akhir September di sekolah-sekolah dan stasiun televisi nasional.
Namun, meskipun memiliki nilai sejarah, film ini memicu perdebatan panjang hingga saat ini. Banyak pihak menilai cerita yang ditampilkan tidak sepenuhnya sesuai dengan fakta sejarah.
Berikut adalah fakta-fakta menarik dan kontroversial tentang film “Pengkhianatan G30S/PKI” yang hingga kini masih hangat diperbincangkan:
1. Diproduksi Selama Dua Tahun dengan Anggaran Fantastis
Film “Pengkhianatan G30S/PKI” digarap dengan serius dan menghabiskan waktu produksi selama dua tahun. Untuk ukuran masa itu, biaya produksinya sangat besar, mencapai Rp800 juta. Anggaran ini termasuk untuk membangun set lokasi yang megah dan menghadirkan efek adegan perang serta penyiksaan yang dianggap detail.
Sutradara Arifin C. Noer dikenal sebagai salah satu sineas terkemuka Indonesia. Sebelum memimpin proyek besar ini, ia sudah menghasilkan beberapa karya populer seperti Serangan Fajar, Suci Sang Primadona, dan Harmonikaku. Kredibilitasnya membuat film ini memiliki ekspektasi tinggi saat ditayangkan ke publik.
2. Pecahkan Rekor Penonton di Tahun 1984
Tayang perdana pada 1984, film ini langsung memecahkan rekor penonton. Harian Kompas (31 Desember 1984) mencatat, hingga akhir tahun tersebut, film ini telah disaksikan 699.282 penonton di wilayah DKI Jakarta saja. Angka ini melampaui rekor yang sebelumnya dipegang film horor populer Nyi Blorong pada 1982 dengan total 354.790 penonton.
Capaian ini menunjukkan betapa besarnya pengaruh film tersebut pada masyarakat kala itu, terutama dengan dukungan penuh pemerintah Orde Baru yang menayangkannya secara masif di berbagai tempat.
3. Jadi Tontonan Wajib di Era Orde Baru
Tak hanya populer di bioskop, film “Pengkhianatan G30S/PKI” juga dijadikan tayangan wajib setiap tahun menjelang peringatan Hari Kesaktian Pancasila (1 Oktober). Selama 13 tahun berturut-turut, film ini diputar di berbagai sekolah dan ditayangkan di stasiun televisi nasional.
Langkah ini dianggap sebagai bagian dari propaganda pemerintah untuk menanamkan narasi tertentu tentang peristiwa G30S/PKI. Banyak yang menilai bahwa film ini digunakan sebagai alat politik untuk memperkuat legitimasi pemerintahan Presiden Soeharto sekaligus membentuk persepsi publik terhadap PKI sebagai pihak yang sepenuhnya bertanggung jawab atas tragedi tersebut.
4. Dihentikan Penayangannya di Era Reformasi
Memasuki era Reformasi pada 1998, penayangan rutin film ini dihentikan. Menteri Penerangan saat itu, Letnan Jenderal TNI (Purn) Muhammad Yunus, menyatakan bahwa film ini sudah terlalu sering ditayangkan dan tidak lagi relevan dengan semangat reformasi.
Dirjen Radio, Televisi, dan Film (RTF) Departemen Penerangan, Ishadi SK, juga berpendapat bahwa kualitas film tersebut sudah kabur karena terus diputar setiap tahun. Keputusan ini menandai berakhirnya era di mana film “Pengkhianatan G30S/PKI” menjadi tontonan wajib bagi masyarakat.
5. Menuai Pro dan Kontra di Masyarakat
Sejak awal, film ini tidak lepas dari kontroversi. Sebagian orang percaya bahwa film tersebut menggambarkan kebrutalan peristiwa G30S/PKI secara nyata dan harus ditonton agar generasi muda memahami sejarah kelam bangsa.
Namun, pihak lain meragukan keabsahan cerita yang disajikan, menuding film ini menyajikan versi sejarah yang dipolitisasi untuk kepentingan rezim Orde Baru. Perdebatan ini terus muncul setiap kali isu pemutaran ulang film tersebut mencuat ke publik.
6. Sarat Adegan Kekerasan dan Brutal
Film ini juga dikenal karena menampilkan banyak adegan kekerasan yang cukup vulgar untuk ditayangkan di televisi nasional, apalagi bagi anak-anak. Beberapa adegan berdarah yang paling diingat antara lain:
- Penembakan Jenderal Ahmad Yani oleh pasukan Tjakrabirawa.
- Adegan penyiksaan para jenderal, termasuk penggambaran wajah korban yang disilet oleh anggota Gerwani.
- Tubuh Ade Irma Nasution yang digambarkan meneteskan darah setelah terkena tembakan.
Adegan-adegan tersebut menuai kritik karena dianggap tidak sesuai ditayangkan secara terbuka dan bahkan menimbulkan trauma bagi sebagian penonton muda.
7. Kejanggalan Peta Indonesia di Ruang Kostrad
Selain soal adegan, ada detail menarik yang menunjukkan ketidaksesuaian sejarah dalam film ini. Salah satunya adalah peta Indonesia di ruang Komando Cadangan Strategis Angkatan Darat (Kostrad) yang menampilkan Timor Timur sebagai bagian dari wilayah Indonesia.
Padahal, menurut sejarawan Asvi Warman Adam, pada tahun 1965/1966 Timor Timur belum menjadi bagian dari NKRI karena baru resmi bergabung setelah 1976. Hal ini menjadi bukti bahwa film tersebut tidak sepenuhnya akurat dalam menampilkan detail sejarah.
8. Adegan-Adegan yang Tidak Sesuai Fakta
Ketidaksesuaian fakta juga terlihat dalam penggambaran tokoh-tokoh penting. Misalnya, film ini menunjukkan DN Aidit, pemimpin Partai Komunis Indonesia (PKI), sebagai seorang perokok, padahal menurut catatan sejarah ia bukanlah perokok.
Selain itu, film menggambarkan penyiksaan brutal terhadap para jenderal, sementara menurut hasil visum et repertum dan penelitian sejarawan Ben Anderson, sebagian besar korban meninggal karena luka tembak, bukan akibat penyiksaan seperti yang diperlihatkan di film.
9. Warisan Kontroversi yang Tak Pernah Usai
Hingga kini, film “Pengkhianatan G30S/PKI” masih menjadi bahan perdebatan. Sebagian pihak melihatnya sebagai bagian dari sejarah perfilman dan alat edukasi untuk mengenang tragedi G30S. Namun, banyak pula yang menilai film ini sebagai warisan propaganda yang sarat dengan kepentingan politik masa lalu. (mg1)
Penulis: Rosa Dwi Eliyah (Mahasiswi Magang UTM Bangkalan)