KOTA BATU – Setidaknya ada enam perda di Kota Batu yang hingga kini belum memiliki perwali. Padahal keenam perda tersebut sudah disahkan sejak tahun 2013, 2019 dan 2020 lalu. Namun hingga kini dinas terkait belum juga menyelesaikan pekerjaan rumah yang belum usai tersebut.
Melihat hal tersebut, Wali Kota Batu Dewanti Rumpoko pun tak tinggal diam. Ia meminta agar eksekutif dan legislatif ikut mengawal serta menegur setiap dinas atau perangkat daerah terkait agar dapat segera menyelesaikan perdanya.
“DPRD Kota Batu berhak memberikan teguran kepada dinas terkait yang tidak menindaklanjuti perda dengan aturan turunan berupa perwali. Dan juga memberikan dorongan serta teguran kepada dinas terkait agar segera membentuk perwali,” ujarnya, Sabtu (24/4).
Menurut Dewanti, perda sebagai produk hukum yang tak memiliki detail teknis pelaksanaan tidak akan berjalan dengan optimal tanpa adanya perwali. Karena perwali ini akan digunakan sebagai petunjuk teknis pelaksanaan produk hukum tersebut.
Sedangkan kewenangan penyusunan perwali ada pada dinas terkait menyesuaikan materi perda. Wali Kota juga memiliki tugas merumuskan produk hukum.
“Ketika perda itu sudah ada, maka tergantung respons dinas terkait yang kemudian akan melengkapi dengan perwali,” imbuhnya.
Sementara Anggota Komisi A DPRD Kota Batu Ludi Tanarto meminta agar masing-masing OPD terkait untuk bisa saling bersinergi. Mengingat, anggaran dalam penyusunan Perda butuh anggaran sekitar Rp 50 juta hingga Rp 150 juta.
Menurutnya, Perwali sudah menjadi ranah dan tanggungjawab eksekutif dan bukan ranah legislatif. Namun, dengan adanya beberapa Perda yang belum memiliki Perwali tersebut, pihaknya akan menanyakan sampai sejauh mana perwali yang harus mendukung Perda.
“Makanya dalam pembahasan terakhir hampir selalu kami masukkan dalam waktu 6 bulan sampai satu tahun dan harus dipatuhi dari eksekutif. Kalau tidak dipatuhi imbasnya di masyarakat,” ujarnya.
Di sisi lain, Kasubag Perundang-undangan Bagian Hukum Setda Pemkot Batu, Wahyu Wibawanto mengatakan, pihaknya saat ini masih melakukan inventarisir mana saja Perda yang belum memiliki Perwali. Menurutnya draf penyusunan Perwali berada di OPD teknis yang berwenang.
“Seperti Perda KTR di Dinkes, Perda TJSL yang melibatkan beberapa OPD. Kemudian, Perda Penyelenggaraan dan Pengelolaan Perpustakaan ada di Disperpusip,” katanya.
Pihaknya juga memberikan pendampingan dalam penyusunan Perwali agar sesuai kaidah perundang-undangan dalam bidang hukum. Sedangkan untuk kendala kenapa belum ada Perwali ada di OPD teknis.
Bahkan menurutnya, ada Perda Penyelenggaraan Pariwisata yang diundangkan pada 2013 belum memiliki perwali sampai saat ini. Untuk Perda KTR pihaknya baru mengoreksi saat ini untuk draft perwalinya.
“Mungkin, mereka kesulitan menyusun klausulnya. Padahal kami sudah menawarkan diri membantu penyusunan. Karena tugas kami memberi pendampingan pada penyusunan. Jadi kayaknya, ini ada kendala di dinas teknis,” ujarnya.
Diketahui, untuk enam Perda yang telah diundangkan namun belum memiliki Perwali di antaranya, tahun 2019 ada Perda Kota Layak Anak dan Perda Perlindungan, Penataan, Pembinaan Pasar Rakyat, Pusat Perbelanjaan dan Toko Swalayan.
Kemudian Tahun 2020 ada Perda Penyelenggaraan dan Pengelolaan Perpustakaan, Perda Kawasan Tanpa Rokok (draft perwali sudah masuk hari ini-domain Dinkes), Perda Tanggung Jawab Lingkungan Sosial Perusahaan. Serta tahun 2013 ada Perda penyelenggaraan pariwisata.