Blok-a.com – Berbeda dengan tahun sebelumnya, Presiden Prabowo Subianto akan menggelar HUT RI ke-80 di Jakarta. Sebelumnya, HUT RI ke-79 dilaksanakan di Ibu Kota Nusantara (IKN), Kalimantan Timur.
Kepastian ini disampaikan oleh Kepala Kantor Komunikasi Kepresidenan (PCO), Hasan Nasbi pada saat konferensi pers di Jakarta (16/7/2025). Keputusan ini menolak beberapa spekulasi bahwa upacara akan dilaksanakan kembali di IKN seperti tahun lalu, yang menjadi perayaan pertama di IKN di bawah pemerintahan Presiden Joko Widodo.
Hasan juga tidak ingin berspekulasi mengenai kemungkinan upacara HUT RI akan dilaksanakan di dua lokasi, yaitu Jakarta dan IKN. Karena hingga saat ini, belum ada arahan khusus dari Presiden Prabowo untuk memindahkan upacara ke IKN, semua persiapan hanya diarahkan ke Jakarta.
“Panitianya sudah dibentuk, ya panitianya sudah dibentuk oleh Menteri Sekretaris Negara, sudah ada dan PCO juga menjadi bagian dari itu,” ucap Hasan, dikutip dari Kompas.
Selain pembentukan panitia, Badan Pembinaan Ideologi Pancasila (BPIP) juga sudah melakukan seleksi Pasukan Pengibar Bendera Pusaka (Paskibraka) untuk upacara di Jakarta.
Menanggapi keputusan tersebut, pengamat politik Adi Prayitno menilai langkah itu logis dari segi efisiensi anggaran negara. Pasalnya, pelaksanaan upacara di IKN masih akan memakan biaya besar. Dari segi infrastruktur, IKN masih belum sepenuhnya siap unttuk mendukung acara kenegaraan berskala nasional.
Namun, Adi Prayitno mengakui bahwa keputusan ini tidak akan lepas dari pro dan kontra masyarakat. Masyarakat bisa saja menilai bahwa pemerintah belum sepenuhnya memrioritaskan IKN sebagai pusat pemerintahan baru.
Selain lokasi, hal lain yang ditunggu masyarakat tentunya pengumuman mengenai logo dan tema HUT RI tahun ini. Mengenai logo dan tema peringatan 17 Agustus HUT RI akan diumumkan dalam waktu dekat ini.
“Mengenai logo dan tema peringatan 17 Agustus tahun ini, perayaan kemerdekaan kita, perayaan 80 tahun kemerdekaan kita akan segera di-launching dalam waktu dekat, tanggalnya mungkin nanti kita tunggu saja,” imbuh Hasan.
Proses pemilihan logo dilakukan melalui sayembara yang diselenggarakan oleh sejumlah kementerian, sejak 23 Mei hingga 1 Juni 2025. Di antaranya Kementerian Ekonomi Kreatif, Kementerian Sekretariat Negara, dan Asosiasi Desain Grafis Indonesia (ADGI). Menteri Ekonomi Kreatif menekankan bahwa logo yang dibuat harus mencerminkan semangat kemerdekaan dan jati diri bangsa, bukan sekadar elemen visual. (mg2/gni)




