Program MBG Berubah Jadi Distribusi Bahan Mentah di Sejumlah Daerah

Silvie, Murid SMPN 19 yang menerima program MBG (blok-a.com / Yogga Ardiawan)
Silvie, Murid SMPN 19 yang menerima program MBG (blok-a.com / Yogga Ardiawan)

Blok-a.com – Program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang sudah menuai kontroversi sejak dicanangkan, lagi-lagi menjadi sorotan publik, Itu setelah menu makanan bergizi yang seharusnya disajikan siap santap, berubah menjadi distribusi bahan mentah dan camilan kemasan. Perubahan kontroversial ini terjadi di beberapa daerah, salah satunya di Tangerang Selatan, Banten. Terutama selama periode libur sekolah yang dimulai sejak awal Juni 2025.

Sejak awal Juni 2025, puluhan sekolah di Tangerang Selatan mulai mendistribusikan paket MBG dalam bentuk bahan mentah. Terdiri dari beras, ikan asin, telur puyuh, dan kacang tanah. Paket tersebut dilengkapi dengan buah-buahan segar seperti jeruk dan pisang.

Selain bahan mentah, siswa juga menerima berbagai camilan kemasan seperti biskuit, susu UHT, dan roti cokelat. Serta minuman sereal yang dinilai tidak memenuhi standar gizi seimbang untuk anak usia sekolah.

Kepala Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) Yayasan Mualaf Indonesia Timur, A. Basiro. Menjelaskan bahwa pemilihan bahan mentah didasarkan pada pertimbangan daya tahan dan kepraktisan selama libur sekolah.

“Kami diminta pusat untuk tetap menyalurkan MBG dengan kreativitas masing-masing,” ungkapnya kepada Kompas.com (18/6/2025). Program ini telah menjangkau sekitar 4.075 siswa di 18 sekolah mulai dari tingkat PAUD hingga SMA.

Staf Khusus Badan Gizi Nasional (BGN), Redy Hendra Gunawan, mengkategorikan perubahan ini sebagai inisiatif lokal dari SPPG untuk menyesuaikan dengan kondisi masa libur sekolah. Namun, BGN secara tegas menyatakan bahwa belum ada kebijakan resmi yang mengatur distribusi bahan mentah dalam program MBG, dan petunjuk teknis untuk implementasi selama libur sekolah masih dalam tahap penyusunan.

Kepala BGN, Dadan Hindayana, menegaskan bahwa pihaknya tidak pernah mengeluarkan instruksi untuk mendistribusikan bahan mentah kepada siswa.

“Kami sedang menyusun petunjuk teknis khusus untuk masa libur, dengan fokus pada penyediaan makanan segar jika siswa masih datang ke sekolah, ditambah makanan tahan lama seperti telur dan susu,” jelasnya dalam keterangan resmi.

Gelombang Kritik dari Berbagai Pihak

Perubahan format program MBG ini menuai kritik keras dari berbagai kalangan. Anggota Komisi IX DPR RI, Nurhadi, dengan tegas menyebut bahwa distribusi bahan mentah telah mengubah esensi program MBG. Menjadi mirip dengan program pembagian sembako, yang tidak sesuai dengan tujuan awal menyediakan makanan siap makan.

“MBG bukan program sembako, tujuan dan mekanismenya berbeda,” tegasnya kepada Kompas.com (19/6/2025).

Kritik serupa datang dari Diah Saminarsih, perwakilan Center for Indonesia’s Strategic Development Initiatives (CISDI). Ia menyoroti lemahnya fungsi pengawasan dalam implementasi program.

“Pemberian bahan mentah menandakan BGN tidak menjalankan fungsi kontrol dengan baik terhadap pelaksana di lapangan,” ujarnya. Penelitian terbaru CISDI juga mengungkap fakta mengkhawatirkan bahwa 45% menu MBG mengandung makanan ultra-proses dengan kandungan gula, garam, dan lemak tinggi yang berisiko bagi kesehatan anak.

Irwan Aldrin dari Koalisi Kawal Pendidikan menilai kondisi program MBG saat ini sudah tidak terkendali. Pihaknya mengusulkan penghentian sementara untuk dilakukan evaluasi menyeluruh. Ia juga mendorong pendekatan desentralisasi yang memberikan keleluasaan kepada sekolah untuk mengelola menu makanan sesuai kebutuhan lokal. Serta memasukkan edukasi gizi ke dalam kurikulum agar anak-anak lebih menghargai makanan dan memahami pentingnya gizi seimbang.

Merespons berbagai kritik, BGN berencana memperkuat sistem pengawasan dengan memanfaatkan teknologi terkini seperti pemantauan real-time dan Geographic Information System (GIS) untuk memastikan implementasi program sesuai standar. Untuk tahun 2026, BGN menargetkan perluasan program MBG ke daerah-daerah tertinggal dengan membangun 1.000 dapur baru dan melibatkan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) lokal dalam penyediaan makanan.

Dengan alokasi anggaran yang mencapai Rp217,86 triliun, tekanan untuk menyempurnakan program MBG semakin besar. BGN dituntut untuk memastikan bahwa setiap rupiah yang dikeluarkan benar-benar memberikan manfaat optimal bagi pemenuhan gizi anak-anak Indonesia sesuai dengan tujuan awal program yang telah ditetapkan. (mg3/gni)

Penulis: Kun Lang Ragil (mahasiswa magang STIMATA)

Baca berita ter-update di Google News Blok-a.com dan saluran Whatsapp Blok-a.com