Blok-a.com – Pemerintah Indonesia kembali menegaskan komitmennya untuk memberikan gaji ke-13 kepada Aparatur Sipil Negara (ASN) pada tahun 2025. Kebijakan yang telah menjadi tradisi tahunan ini menjangkau sekitar 9,4 juta penerima. Termasuk Pegawai Negeri Sipil (PNS), Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK), prajurit TNI, anggota Polri, pejabat negara, dan pensiunan.
Gaji ke-13 ini tidak hanya menjadi bentuk apresiasi atas pengabdian ASN, tetapi juga memiliki peran penting dalam mendukung kebutuhan pendidikan dan pertumbuhan ekonomi.
Sejarah Gaji Ke-13
Pemberian gaji ke-13 pertama kali diperkenalkan pada 1969 di masa pemerintahan Presiden Soeharto. Saat itu, gaji ke-13 dan ke-14 diberikan sebagai pengganti hadiah Lebaran, dibayarkan menjelang akhir tahun. Namun, pemberian ini tidak rutin karena bergantung pada kondisi keuangan negara. Baru pada 1994, kebijakan ini mulai terstruktur untuk membantu ASN memenuhi kebutuhan tambahan selama Ramadan dan Idulfitri.
Pada 2003, Presiden Megawati Soekarnoputri memperkuat kebijakan ini dengan menetapkan gaji ke-13 sebagai Tunjangan Hari Raya (THR), sekaligus sebagai kompensasi atas tidak adanya kenaikan gaji pada 2004.
Sejak 2016, di masa Presiden Joko Widodo, pemerintah mulai memberikan THR secara terpisah sebagai gaji ke-14, sementara gaji ke-13 difokuskan untuk mendukung kebutuhan tahun ajaran baru.
Kini, di bawah Presiden Prabowo Subianto, kebijakan gaji ke-13 tahun 2025 tetap dilanjutkan untuk sekitar 9,4 juta penerima, mencerminkan komitmen pemerintah terhadap kesejahteraan ASN.
Gaji ke-13 memiliki tiga tujuan utama. Pertama, sebagai wujud penghargaan atas dedikasi ASN dalam memberikan pelayanan publik. Kedua, untuk membantu ASN memenuhi kebutuhan pendidikan anak, seperti biaya seragam, buku, dan peralatan sekolah, yang meningkat menjelang Juli. Ketiga, kebijakan ini dirancang untuk mendorong konsumsi rumah tangga, yang menjadi pendorong utama pertumbuhan ekonomi.
Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati menjelaskan bahwa gaji ke-13 tahun 2025 diharapkan dapat memperkuat daya beli masyarakat di tengah pemulihan ekonomi pasca pandemi.
Siapa yang Berhak Menerima Gaji ke-13?
Menurut Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 11 Tahun 2025 dan Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 23 Tahun 2025, penerima gaji ke-13 meliputi:
- PNS dan CPNS: Semua PNS aktif dan Calon PNS di instansi pusat dan daerah.
- PPPK: Pegawai dengan perjanjian kerja minimal satu bulan per 1 Juni 2025. Jika masa kerja kurang dari satu bulan, mereka tidak berhak, sedangkan untuk masa kerja lebih dari satu bulan, pembayaran dihitung proporsional.
- TNI dan Polri: Prajurit dan anggota aktif.
- Pejabat Negara: Termasuk presiden, wakil presiden, menteri, anggota DPR/DPRD, dan hakim.
- Pensiunan: PNS, TNI, Polri, serta penerima tunjangan seperti janda/duda pensiunan.
- Pegawai Non-ASN: Pegawai di lembaga nonstruktural, Badan Layanan Umum (BLU/BLUD), atau perguruan tinggi negeri baru dengan perjanjian kerja minimal satu tahun.
Namun, ASN yang sedang cuti di luar tanggungan negara atau ditugaskan di luar instansi pemerintah dengan gaji dari instansi penugasan tidak berhak menerima gaji ke-13.
Besaran Gaji Ke-13
Besaran gaji ke-13 disesuaikan dengan pangkat, golongan, jabatan, dan masa kerja penerima.
Komponen gaji ke-13 meliputi:
- Untuk ASN Aktif:
- Gaji pokok (80% untuk CPNS).
- Tunjangan keluarga (istri/suami dan anak).
- Tunjangan pangan (beras atau uang).
- Tunjangan jabatan (struktural) atau tunjangan umum (fungsional/pelaksana).
- Tunjangan kinerja (tukin) 100% untuk ASN pusat, atau Tambahan Penghasilan Pegawai (TPP) hingga 100% untuk ASN daerah, tergantung fiskal daerah.
- Untuk Pensiunan:
- Pensiun pokok.
- Tunjangan keluarga dan pangan.
- Tambahan penghasilan pensiun.
- Untuk Guru dan Dosen:
- Tunjangan profesi atau tunjangan kehormatan profesor sebesar 100%.
Berdasarkan PP Nomor 5 Tahun 2024, berikut kisaran gaji pokok PNS:
- Golongan I: Rp1,56 juta – Rp2,33 juta
- Golongan II: Rp1,87 juta – Rp3,37 juta
- Golongan III: Rp2,32 juta – Rp4,34 juta
- Golongan IV: Rp2,68 juta – Rp5,62 juta
Untuk pensiunan, pensiun pokok berkisar antara Rp1,56 juta hingga Rp4,34 juta setelah penyesuaian 12% pada 2024. Total anggaran gaji ke-13 tahun 2025 mencapai Rp50,8 triliun, menjangkau ASN aktif dan pensiunan.
Jadwal Pencairan
Gaji ke-13 akan mulai dicairkan pada 2 Juni 2025, bertepatan dengan awal tahun ajaran baru. Jika terjadi keterlambatan, pembayaran dapat dilakukan setelahnya sesuai PP Nomor 11 Tahun 2025.
PT Taspen akan menangani pencairan untuk pensiunan, sedangkan ASN aktif menerima melalui bendahara instansi. Penerima diimbau untuk memastikan kelengkapan data administrasi, seperti SK pengangkatan atau slip gaji, guna menghindari kendala pencairan.
Pemberian gaji ke-13 memberikan kemudahan finansial bagi ASN, khususnya untuk kebutuhan pendidikan anak. Selain itu, kebijakan ini diharapkan dapat menggerakkan roda ekonomi melalui peningkatan konsumsi rumah tangga. Presiden Prabowo Subianto menekankan bahwa gaji ke-13 mencerminkan perhatian pemerintah terhadap kesejahteraan ASN sekaligus mendukung pelayanan publik yang lebih baik.
Bagi ASN dan pensiunan, penting untuk memverifikasi data kepegawaian atau kepensiunan melalui instansi terkait atau PT Taspen. Informasi lebih lanjut dapat diakses melalui situs resmi Kementerian Keuangan atau kanal pemerintah lainnya. (mg3/gni)
Penulis: Kun Lang Ragil (mahasiswa magang STIMATA)









