Blok-a.com – Selain Indonesia, sejumlah negara rupanya juga menerapkan kebijakan efisiensi anggaran untuk mengurangi pemborosan dan memperbaiki perekonomian.
Di Indonesia, Presiden Prabowo Subianto baru-baru ini menginstruksikan penghematan belanja di Kementerian/Lembaga (K/L) melalui pemangkasan anggaran untuk tahun 2025.
Kebijakan ini dituangkan dalam Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 1 Tahun 2025 tentang Efisiensi Belanja, yang diperkuat dengan Surat Menteri Keuangan Nomor S-37/MK.02/2025.
Menteri Keuangan, Sri Mulyani, menjelaskan bahwa tujuan dari efisiensi anggaran ini adalah untuk memastikan penggunaan anggaran yang lebih fokus dan efisien, sehingga manfaatnya dapat langsung dirasakan oleh masyarakat.
Namun, Indonesia bukan satu-satunya negara yang melakukan langkah serupa. Negara-negara lain juga sedang mengimplementasikan kebijakan efisiensi anggaran dengan tujuan yang sama.
Berikut deretan negara yang menerapkan efisiensi anggaran.
Amerika Serikat
Amerika Serikat (AS) merupakan salah satu negara yang menerapkan kebijakan efisiensi anggaran melalui pembentukan Departemen Efisiensi Pemerintah (DOGE) pada 20 Januari 2025. Lembaga ini dibentuk oleh Presiden Donald Trump dan dipimpin oleh miliarder Elon Musk.
Tujuan utama DOGE adalah untuk memangkas pengeluaran pemerintah dan mengurangi regulasi yang tidak sejalan dengan kebijakan Trump, seperti program Keberagaman, Ekuitas, dan Inklusi (DEI). Dalam waktu singkat, DOGE mengklaim telah menghemat lebih dari $1 miliar dengan membatalkan kontrak terkait DEI dan pengeluaran lain yang dianggap pemborosan.
Salah satu langkah besar yang diambil DOGE adalah menutup Badan Pembangunan Internasional AS (USAID), yang dinilai sebagai pemborosan anggaran.
Selain itu, Trump juga mengumumkan pemangkasan sekitar 75 ribu pegawai negeri sipil (PNS) federal AS dengan tujuan menghemat anggaran hingga $10 miliar (sekitar Rp163 triliun). PNS tersebut diberi tawaran untuk mengundurkan diri dengan kompensasi uang.
Argentina
Argentina adalah negara yang berhasil menghilangkan defisit fiskalnya untuk pertama kalinya dalam 123 tahun di bawah kepemimpinan Presiden Javier Milei.
Sejak Desember 2023, kebijakan efisiensi anggaran yang diterapkan oleh Milei berhasil menurunkan inflasi yang sangat tinggi, dari hampir 300 persen pada April 2024 menjadi sekitar 100 persen di akhir tahun yang sama.
Sebagai bagian dari reformasi, Milei membubarkan lembaga pajak terbesar Argentina (AFIP) dan mengurangi sekitar 3.100 pegawai negeri, yang menghemat 6,4 miliar peso. Selain itu, 13 kementerian ditutup dan lebih dari 30.000 pegawai negeri di-PHK, yang lebih lanjut menghemat anggaran negara.
Dampak positif dari kebijakan ini terlihat pada surplus anggaran pertama Argentina dalam 12 tahun, penurunan risiko investasi, dan peningkatan upah riil. Namun, kebijakan ini juga menimbulkan dampak negatif bagi sebagian masyarakat, dengan tingkat kemiskinan yang meningkat menjadi 53 persen dan pengangguran mencapai 7,7 persen.
Maladewa
Pemerintah Maladewa juga sedang melakukan efisiensi anggaran dengan merampingkan birokrasi. Pada Oktober 2024 lalu, Presiden Mohamed Muizzu memutuskan untuk mencopot 228 pejabat politik dalam rangka mengurangi pengeluaran negara dan mengatasi penurunan cadangan devisa. Langkah ini mencakup pencopotan 7 menteri, 42 wakil menteri, 109 direktur politik senior, dan 69 direktur politik dalam waktu 15 hari.
Keputusan ini diambil setelah cadangan devisa Maladewa jatuh 20%, menjadi sekitar 400 juta dolar AS, yang merupakan jumlah terendah sejak Desember 2016. Langkah tersebut merupakan bagian dari reformasi ekonomi yang dilakukan oleh Presiden Muizzu untuk melaksanakan penghematan anggaran di tengah krisis keuangan negara.
Inggris
Inggris juga melaksanakan kebijakan efisiensi anggaran sejak Desember 2024, yang termasuk pemangkasan lebih dari 10 ribu pegawai negeri sebagai bagian dari upaya penghematan. Pemangkasan ini dilakukan karena jumlah pegawai negeri di Inggris meningkat pesat selama periode Brexit dan pandemi Covid-19.
Saat ini, terdapat 513.000 pegawai negeri sipil di pemerintah pusat, meningkat dari 380.000 pada tahun 2016. Menteri Keuangan Inggris, Rachel Reeves, meminta setiap kementerian untuk mengurangi anggaran mereka sebesar 5%, yang kemungkinan besar akan berdampak pada pengurangan jumlah pegawai.
Menteri Kantor Kabinet, Pat McFadden, menegaskan bahwa tujuan utama kebijakan ini adalah efisiensi, bukan sekadar pengurangan pegawai. Beberapa kementerian juga telah menawarkan skema pengunduran diri sukarela bagi pegawai negeri mereka.
Vietnam
Pemerintah Vietnam juga sedang menerapkan kebijakan efisiensi anggaran besar-besaran. Mereka berencana memangkas jumlah kementerian dan lembaga negara, dari 30 menjadi hanya 22 kementerian dan lembaga.
Menteri Dalam Negeri Vietnam, Pham Thi Thanh Tra, menyatakan bahwa penghematan ini diperlukan untuk mendanai pembangunan nasional.
Pemerintah Vietnam telah mengusulkan perubahan struktural kepada Majelis Nasional, termasuk penggabungan 11 kementerian yang ada menjadi 6 kementerian baru. (hen)