Mojokerto Kota, blok-a.com – Pemerintah Kota (Pemkot) Mojokerto terus mengoptimalkan pelaksanaan program Cek Kesehatan Gratis (CKG) sebagai upaya meningkatkan derajat kesehatan masyarakat. Melalui kegiatan monitoring dan evaluasi (monev), Wali Kota Mojokerto Ika Puspita Sari meminta seluruh jajaran kesehatan mempercepat capaian program tersebut hingga menyentuh target 100 persen.
Kegiatan monitoring dan evaluasi CKG yang digelar Dinas Kesehatan Kota Mojokerto berlangsung di Aula Unit Pelayanan Terpadu (UPT) Puskesmas Kranggan, Senin (9/11/2026). Kegiatan tersebut dihadiri langsung Wali Kota Mojokerto Ika Puspita Sari, didampingi Asisten II Sekretariat Daerah, Kepala Dinas Kesehatan, staf ahli bidang kemasyarakatan dan SDM, kepala puskesmas, tenaga kesehatan, serta sejumlah organisasi perangkat daerah (OPD).
Dalam arahannya, Ika Puspita Sari menegaskan bahwa program CKG merupakan salah satu program prioritas pemerintah pusat yang harus dimaksimalkan pelaksanaannya di daerah. Menurutnya, keberhasilan program tersebut tidak hanya diukur dari jumlah masyarakat yang telah menjalani pemeriksaan, tetapi juga dari kualitas pemeriksaan dan tindak lanjut terhadap hasilnya.
Ia meminta seluruh puskesmas dan jajaran kesehatan bekerja lebih optimal agar seluruh masyarakat Kota Mojokerto mendapatkan akses pemeriksaan kesehatan gratis.
“Yang saya harapkan, capaian Cek Kesehatan Gratis ini bisa mencapai target 100 persen. Setelah cakupannya baik, berikutnya yang harus kita perhatikan adalah kualitas pemeriksaannya. Jangan sampai hanya mengejar jumlah, tetapi hasil pemeriksaannya tidak dimanfaatkan secara maksimal,” tegas Ning Ita.
Menurutnya, hasil pemeriksaan CKG seharusnya menjadi basis data kesehatan masyarakat yang dapat digunakan untuk menentukan kebijakan dan intervensi program kesehatan secara lebih akurat.
Data tersebut nantinya dapat dimanfaatkan untuk mendukung penetapan target 12 Standar Pelayanan Minimal (SPM) bidang kesehatan, termasuk penanganan stunting, penentuan sasaran program keluarga berencana (KB), penyakit tidak menular (PTM), hingga penyakit menular seperti tuberkulosis (TBC).
“Kalau kita sudah memiliki basis data yang jelas, valid, dan selalu diperbarui, tentu akan lebih mudah dalam menentukan target perencanaan tahun 2027. Baik terkait stunting, sasaran program KB, penyakit tidak menular maupun penyakit menular seperti TBC, semuanya bisa lebih akurat dan tepat sasaran,” jelasnya.
Ning Ita juga menekankan pentingnya memperkuat upaya promotif dan preventif melalui penerapan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat (PHBS). Menurutnya, masyarakat harus semakin sadar bahwa menjaga kesehatan jauh lebih penting daripada hanya mengandalkan pengobatan ketika sudah terserang penyakit.
Ia menilai masih banyak kasus penyakit tidak menular yang dipengaruhi pola hidup, pola makan, serta kurangnya aktivitas fisik. Karena itu, edukasi kesehatan harus terus dilakukan secara masif dengan melibatkan lintas sektor.
“Logikanya, kalau PHBS berjalan maksimal, masyarakat yang sakit akan semakin sedikit. Karena itu, kita harus memperkuat upaya promotif dan preventif. Pemeriksaan kesehatan gratis ini menjadi pintu masuk untuk mendeteksi lebih dini penyakit yang ada di masyarakat sehingga bisa segera dilakukan intervensi,” ungkapnya.
Di sisi lain, Wali Kota juga menyinggung tantangan pemerintah daerah dalam mengelola pelayanan kesehatan. Menurutnya, peningkatan kualitas kesehatan masyarakat harus berjalan beriringan dengan keberlangsungan pelayanan rumah sakit daerah dan kemampuan fiskal pemerintah.
Ia menjelaskan, RSUD selama ini menjadi salah satu penyumbang pendapatan asli daerah (PAD) terbesar di antara perangkat daerah yang mengelola pelayanan secara langsung. Kondisi tersebut menghadirkan tantangan tersendiri ketika pemerintah daerah berupaya meningkatkan kesehatan masyarakat melalui pencegahan penyakit.
“Ini memang menjadi anomali bagi pemerintah daerah. Di satu sisi kita harus meningkatkan usia harapan hidup dan memastikan masyarakat sehat melalui PHBS serta pencegahan penyakit. Namun, di sisi lain kita juga harus menjaga keberlangsungan rumah sakit daerah yang menjadi salah satu penyumbang PAD,” ujarnya.
Meski demikian, Ika menegaskan bahwa orientasi utama pemerintah tetap pada peningkatan kesehatan masyarakat. Salah satu strategi yang dapat dikembangkan adalah mengoptimalkan layanan kesehatan bagi masyarakat dari luar Kota Mojokerto serta memperkuat layanan pemeriksaan kesehatan atau medical check-up (MCU).
Dengan demikian, pelayanan rumah sakit tetap dapat berjalan dan memberikan kontribusi pendapatan tanpa mengurangi komitmen pemerintah dalam mendorong masyarakat Kota Mojokerto agar lebih sehat.
Sementara itu, dalam pemaparan evaluasi, Kepala Dinas Kesehatan, dr. Achmad Rheza, Sp.OG., Subsp. F.E.R., menyampaikan bahwa capaian CKG di sejumlah puskesmas menunjukkan perkembangan positif. Bahkan, beberapa puskesmas telah mencapai target 100 persen, sedangkan sebagian lainnya masih berada pada kisaran 90 hingga 94 persen.
Kendala yang dihadapi dalam pelaksanaan program di antaranya perubahan data sasaran yang terjadi secara dinamis. Kondisi tersebut membutuhkan koordinasi dan pemutakhiran data secara berkala agar pelaksanaan pemeriksaan dapat menjangkau seluruh masyarakat yang menjadi sasaran.
dr. Rheza juga menyampaikan apresiasi kepada seluruh tenaga kesehatan yang telah bekerja keras menjalankan program CKG. Cakupan pemeriksaan kesehatan gratis Kota Mojokerto bahkan mendapat apresiasi dari pemerintah provinsi dan disebut termasuk daerah dengan capaian tinggi bersama sejumlah daerah lain di Jawa Timur, seperti Sidoarjo, Gresik, dan Surabaya.
Kepala Dinas Kesehatan Kota Mojokerto dalam tanggapannya menyampaikan bahwa penguatan program tidak hanya dilakukan melalui pencapaian target administratif, tetapi juga dengan meningkatkan kualitas data, koordinasi, serta inovasi pelayanan.
Menurutnya, persoalan aktivitas fisik masyarakat masih menjadi perhatian karena rendahnya kebiasaan berolahraga dapat meningkatkan risiko berbagai penyakit tidak menular, seperti diabetes dan hipertensi.
“Masalah aktivitas fisik menjadi salah satu perhatian kita. Pola hidup yang kurang aktif dapat memicu berbagai penyakit, terutama diabetes dan hipertensi. Karena itu, fasilitas pelayanan kesehatan harus terus memberikan edukasi kepada masyarakat agar lebih aktif bergerak,” ujarnya.
Ia mendorong tenaga kesehatan untuk memberikan edukasi sederhana yang mudah diterapkan masyarakat, salah satunya membiasakan berjalan kaki selama 10 hingga 20 menit setiap hari sebagai langkah awal meningkatkan aktivitas fisik.
Selain itu, Dinas Kesehatan juga akan memperkuat kolaborasi lintas sektor dan mengoptimalkan inovasi yang telah berjalan agar pelaksanaan program lebih efektif serta data kesehatan masyarakat semakin akurat.
Pihaknya berharap berbagai kendala yang ditemukan dalam evaluasi dapat segera dicarikan solusi bersama sehingga target yang telah ditetapkan bisa tercapai hingga akhir tahun.
Melalui monitoring dan evaluasi ini, Pemkot Mojokerto berharap pelaksanaan CKG tidak sekadar menjadi program pemeriksaan kesehatan gratis, tetapi juga menjadi instrumen penting dalam membangun sistem pelayanan kesehatan yang lebih mengutamakan pencegahan, deteksi dini, dan penanganan yang tepat sasaran.
Dengan penguatan PHBS, peningkatan aktivitas fisik, serta pemanfaatan data hasil pemeriksaan, pemerintah optimistis upaya mewujudkan masyarakat Kota Mojokerto yang sehat, unggul, dan berdaya saing dapat terus ditingkatkan.(Sya)