Jombang, blok-a.com – Menjelang pelaksanaan Muktamar ke-35 Nahdlatul Ulama (NU) di Jombang, Jawa Timur, 27–31 Agustus 2026, sosok Rais Aam kembali menjadi salah satu perhatian penting dalam dinamika kepemimpinan jam’iyah NU.
Dalam struktur organisasi NU, Rais Aam merupakan pemimpin tertinggi dalam bidang keulamaan. Sekaligus menjadi figur yang memiliki otoritas penting dalam menentukan arah keagamaan dan kebijakan strategis organisasi. Karena itu, perjalanan NU dari masa ke masa tidak dapat dilepaskan dari kiprah para ulama yang pernah menduduki posisi tersebut.
Jika menengok sejarahnya, perjalanan Rais Aam NU dapat dibagi ke dalam tiga periode besar. Pertama, era pendirian dan konsolidasi awal. Kedua, era pembaruan dan penguatan Khittah 1926. Ketiga, era penguatan fiqih sosial dan tata kelola organisasi modern.
Era Pendiri dan Konsolidasi Awal
Pada masa awal berdirinya NU, kepemimpinan organisasi bertumpu pada ulama-ulama kharismatik yang memiliki peran besar dalam konsolidasi keagamaan sekaligus perjuangan kebangsaan.
1. KH Hasyim Asy’ari
KH Hasyim Asy’ari memimpin NU sejak 1926 hingga 1947. Pendiri Nahdlatul Ulama ini merupakan satu-satunya tokoh yang menyandang gelar Rais Akbar, sebuah gelar khusus yang melekat pada sejarah awal kepemimpinan NU.
Selain meletakkan fondasi organisasi, KH Hasyim Asy’ari juga dikenal memiliki peran penting dalam perjuangan mempertahankan kemerdekaan Indonesia. Seruan perjuangan yang kemudian dikenal sebagai Resolusi Jihad pada 22 Oktober 1945 menjadi salah satu tonggak penting dalam sejarah perjuangan mempertahankan kemerdekaan.
2. KH Abdul Wahab Chasbullah
Setelah KH Hasyim Asy’ari wafat, kepemimpinan Rais Aam dilanjutkan KH Abdul Wahab Chasbullah yang menjabat sejak 1947 hingga 1971.
Tokoh yang dikenal sebagai salah satu penggagas berdirinya NU ini memiliki gaya kepemimpinan yang dinamis dan adaptif. Ia mengawal NU melewati berbagai perubahan politik nasional, mulai dari masa revolusi kemerdekaan, Orde Lama, hingga memasuki awal Orde Baru.
3. KH Bisri Syansuri
KH Bisri Syansuri menjabat sebagai Rais Aam pada 1971 hingga 1980. Ulama asal Jombang ini dikenal sebagai salah satu ahli fikih terkemuka NU dengan keteguhan dalam memegang prinsip-prinsip syariat Islam.
Di tengah dinamika politik Orde Baru, KH Bisri Syansuri turut memberikan warna terhadap sikap politik NU. Salah satunya melalui sikap kritis terhadap Rancangan Undang-Undang Perkawinan yang dinilai memiliki sejumlah ketentuan yang perlu disesuaikan dengan prinsip ajaran Islam.
Era Pembaruan dan Penguatan Khittah 1926
Periode berikutnya menjadi fase penting bagi NU. Organisasi memasuki masa pembaruan setelah sebelumnya cukup lama bersinggungan dengan politik praktis. NU kemudian kembali menegaskan jati dirinya sebagai jam’iyah yang berorientasi pada bidang sosial-keagamaan melalui penguatan Khittah 1926.
1. KH Ali Maksum
KH Ali Maksum menjabat Rais Aam pada 1981 hingga 1984. Pengasuh Pondok Pesantren Krapyak, Yogyakarta, tersebut dikenal memiliki corak kepemimpinan yang kuat dalam bidang keilmuan dan kultural.
Ia turut mengawal NU dalam masa transisi dan menghadapi berbagai dinamika internal menjelang momentum penting kembalinya NU kepada Khittah 1926 pada Muktamar ke-27 di Situbondo, Jawa Timur, 1984.
2. KH Ahmad Shiddiq
KH Ahmad Shiddiq kemudian memimpin NU sebagai Rais Aam pada 1984 hingga 1991. Ia merupakan salah satu pemikir penting NU yang berperan besar dalam merumuskan landasan pemikiran keagamaan dan kebangsaan organisasi.
Salah satu warisan pemikirannya yang penting adalah penguatan penerimaan Pancasila sebagai asas dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Gagasan tersebut menjadi bagian penting dalam menegaskan bahwa nilai-nilai keislaman dan kebangsaan dapat berjalan berdampingan.
3. Prof KH Ali Yafie
Setelah KH Ahmad Shiddiq wafat pada 1991, Prof KH Ali Yafie dipercaya sebagai Pejabat Sementara Rais Aam PBNU pada 1991 hingga 1992.
Selain dikenal sebagai ulama dan akademisi, Ali Yafie juga pernah menjadi rektor Institut Ilmu Al-Qur’an. Ia turut memperkenalkan pemikiran fikih yang merespons persoalan sosial kontemporer, termasuk gagasan fiqih lingkungan atau fiqhul bi’ah.
4. KH Ilyas Ruhiat
KH Ilyas Ruhiat, ulama kharismatik dari Cipasung, Tasikmalaya, kemudian menjabat Rais Aam pada 1992 hingga 1999.
Ia memimpin NU melewati periode penuh gejolak, terutama menjelang dan setelah Reformasi 1998. Pendekatan kepemimpinannya dikenal mengedepankan kehati-hatian, kebijaksanaan, serta kemampuan menjaga keseimbangan di tengah dinamika internal dan politik nasional.
Era Fiqih Sosial dan Organisasi Modern
Memasuki periode berikutnya, orientasi kepemimpinan NU semakin berkembang. Selain mempertahankan tradisi keilmuan pesantren, perhatian organisasi juga semakin diarahkan pada pengembangan fiqih sosial, tata kelola organisasi, kemandirian ekonomi, serta respons terhadap persoalan masyarakat kontemporer.
1. KH Sahal Mahfudh
KH Sahal Mahfudh menjabat Rais Aam sejak 1999 hingga 2014. Ulama asal Kajen, Pati, Jawa Tengah, tersebut dikenal sebagai salah satu penggagas utama paradigma fiqih sosial.
Melalui pendekatan tersebut, ajaran dan khazanah keislaman klasik tidak hanya dipahami secara tekstual, tetapi juga diarahkan untuk menjawab persoalan nyata masyarakat, seperti kemiskinan, pendidikan, kesehatan, pemberdayaan ekonomi, dan kesejahteraan sosial.
2. KH Musthofa Bisri
Sepeninggal KH Sahal Mahfudh pada 2014, KH Musthofa Bisri atau Gus Mus dipercaya sebagai Pejabat Rais Aam hingga Muktamar ke-33 NU di Jombang pada 2015.
Gus Mus dikenal bukan hanya sebagai ulama, tetapi juga budayawan dan sastrawan. Pemikiran keagamaannya disampaikan melalui berbagai karya, termasuk puisi dan tulisan yang banyak berbicara mengenai kehidupan sosial, kebangsaan, kemanusiaan, dan spiritualitas.
3. KH Ma’ruf Amin
Pada Muktamar ke-33 NU di Jombang pada 2015, KH Ma’ruf Amin terpilih sebagai Rais Aam. Ia memegang jabatan tersebut hingga 2018.
KH Ma’ruf Amin dikenal memiliki perhatian besar terhadap pengembangan ekonomi syariah dan pemberdayaan ekonomi umat. Pemikirannya turut mendorong penguatan kemandirian ekonomi masyarakat melalui pengembangan sistem ekonomi yang berlandaskan prinsip syariah.
Pada 2019, KH Ma’ruf Amin kemudian dilantik sebagai Wakil Presiden Republik Indonesia setelah sebelumnya mengundurkan diri dari jabatan Rais Aam.
4. KH Miftachul Akhyar
KH Miftachul Akhyar kemudian dipercaya menjadi Rais Aam PBNU sejak 2018. Kepemimpinannya menitikberatkan pada penguatan kedisiplinan organisasi, konsolidasi internal, serta sinergi antara struktur NU dari tingkat pusat hingga daerah.
Di bawah kepemimpinannya, penguatan organisasi terus diarahkan agar struktur NU semakin solid dan mampu menjalankan peran keagamaan serta sosial kemasyarakatan secara lebih terkoordinasi.
Menanti Arah NU di Muktamar ke-35
Rentang sejarah panjang tersebut menunjukkan bahwa setiap Rais Aam memiliki karakter kepemimpinan dan tantangan zaman yang berbeda. Mulai dari perjuangan mempertahankan kemerdekaan, konsolidasi organisasi, dinamika politik, penguatan Khittah 1926, hingga pengembangan fiqih sosial dan modernisasi tata kelola organisasi.
Kini, menjelang Muktamar ke-35 NU di Jombang, sejarah panjang tersebut kembali menjadi cermin. Pergantian kepemimpinan di tubuh NU bukan sekadar pergantian figur, tetapi juga momentum untuk menentukan arah perjalanan jam’iyah dalam menghadapi tantangan zaman yang terus berubah.
Di tengah perkembangan teknologi, perubahan sosial, persoalan ekonomi, lingkungan, hingga dinamika kebangsaan, sosok Rais Aam ke depan diharapkan mampu menjaga kesinambungan tradisi keilmuan ulama sekaligus membawa NU tetap relevan menjawab persoalan umat dan bangsa.
Muktamar ke-35 NU pun menjadi momentum penting untuk melihat kembali warisan pemikiran para Rais Aam terdahulu sekaligus merumuskan arah baru perjalanan organisasi untuk masa mendatang.(Sya)