Mojokerto, blok-a.com – PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk Cabang Mojokerto menjalin kerja sama dengan Kejaksaan Negeri Kabupaten Mojokerto untuk memperkuat kepastian hukum dan tata kelola perusahaan. Kerja sama tersebut ditandai dengan penandatanganan nota kesepahaman atau Memorandum of Understanding (MoU) di Kantor BRI Cabang Mojokerto pada 22 Oktober 2026.
Penandatanganan MoU dilakukan oleh Kepala Kejaksaan Negeri Kabupaten Mojokerto, Fauzi, S.H., bersama Pimpinan Cabang BRI Mojokerto, R. Bobby Meidika Putra.
Area Head Sidoarjo, Tri Kenyo Kusumawati, mengatakan kerja sama ini merupakan langkah strategis untuk memperkuat aspek hukum dalam berbagai kegiatan bisnis dan operasional perbankan BRI.
Menurutnya, sinergi dengan Kejaksaan di bidang perdata dan tata usaha negara (Datun) diharapkan dapat memberikan bantuan, pertimbangan, serta pendampingan hukum terhadap berbagai persoalan yang dihadapi perusahaan.
“Kerja sama ini menjadi langkah strategis bagi BRI untuk memperkuat aspek hukum dalam menjalankan kegiatan usaha. Kami berharap melalui sinergi dengan Kejaksaan, berbagai persoalan hukum yang berkaitan dengan operasional perbankan, baik sengketa perdata, persoalan perkreditan, maupun permasalahan lainnya, dapat ditangani dengan lebih tepat sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan,” ujar Tri Kenyo Kusumawati, Rabu (11/11/2026).
Ia menjelaskan, kegiatan perbankan memiliki sejumlah aspek yang membutuhkan kepastian dan perlindungan hukum. Di antaranya hubungan hukum antara bank dan nasabah, perjanjian kredit, kewajiban debitur, penyelesaian kredit bermasalah, hingga potensi sengketa keperdataan.
Melalui kerja sama tersebut, BRI berharap memperoleh dukungan hukum dari Kejaksaan sesuai kewenangan dan ketentuan yang berlaku. Dukungan itu dapat diberikan dalam bentuk pertimbangan hukum, bantuan hukum, maupun tindakan hukum lainnya di bidang perdata dan tata usaha negara.
“Harapan kami, sinergi ini dapat membantu BRI dalam memitigasi risiko hukum, memberikan kepastian dalam penyelesaian berbagai persoalan keperdataan, serta mendukung agar seluruh proses bisnis dan pelayanan perbankan berjalan secara profesional, transparan, dan akuntabel,” tambahnya.
Tri Kenyo menegaskan, kerja sama tersebut juga menjadi bagian dari komitmen BRI dalam menerapkan prinsip *Good Corporate Governance* (GCG) atau tata kelola perusahaan yang baik.
Dengan dukungan aspek hukum yang memadai, BRI diharapkan dapat menjalankan kegiatan usaha secara optimal, sekaligus menjaga kepercayaan masyarakat dan nasabah terhadap layanan perbankan.
Sementara itu, Kepala Kejaksaan Negeri Kabupaten Mojokerto, Fauzi, S.H., menyambut baik terjalinnya kerja sama tersebut. Sinergi antarlembaga ini diharapkan dapat membangun hubungan kelembagaan yang produktif, khususnya dalam mendukung penyelesaian persoalan hukum di bidang perdata dan tata usaha negara.
Kerja sama ini juga diharapkan menjadi sarana koordinasi dalam menghadapi berbagai persoalan hukum yang berkaitan dengan kepentingan perusahaan. Dengan demikian, penyelesaiannya dapat dilakukan melalui mekanisme yang tepat dan sesuai kewenangan masing-masing pihak.
Melalui penandatanganan MoU ini, BRI Cabang Mojokerto dan Kejaksaan Negeri Kabupaten Mojokerto berkomitmen memperkuat sinergi secara berkelanjutan. Kolaborasi tersebut diharapkan mampu mendukung penyelesaian persoalan hukum, meminimalkan risiko operasional, serta menciptakan kepastian hukum dalam pelaksanaan kegiatan perbankan.
Upaya tersebut sekaligus menjadi bagian dari komitmen BRI untuk menjaga tata kelola perusahaan yang profesional, transparan, dan akuntabel demi mempertahankan kepercayaan masyarakat terhadap layanan perbankan.(Sya)