Sidoarjo, Blok-a.com – Pemerintah Kabupaten Sidoarjo melaksanakan kegiatan sosialisasi Peraturan Bupati (Perbup) Nomor 1 Tahun 2026 tentang Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (LKD), di Pendopo Delta wibawa, Rabu (4/3/2026).
Sebagai mitra pemerintah daerah, lembaga kemasyarakatan memiliki fungsi strategis dalam mengawal setiap program pembangunan yang di tingkat paling bawah. Sehingga sosialisasi peraturan bupati ini menjadi penting sebagai payung hukum dalam memperkuat peran lembaga kemasyarakatan sesuai tugas pokok dan fungsinya.
Bupati Sidoarjo,Subandi menegaskan bahwa perubahan regulasi kedua atas Perbup Nomor 46 Tahun 2020, bertujuan untuk meningkatkan kapasitas LKD agar lebih kuat, transparan, dan akuntabel.
“LKD bukan sekadar pelengkap, tapi wadah utama partisipasi warga. Kita ingin lembaga ini menjadi motor penggerak gotong royong dan jembatan aspirasi yang solid dalam mendukung program pembangunan desa maupun kelurahan,” kata Bupati Subandi,di hadapan para Camat dan Kepala Desa se-Kabupaten Sidoarjo.
Subandi menjelaskan, keberhasilan pembangunan daerah sangat bergantung pada sinergi antara kebijakan pemerintah dan partisipasi aktif masyarakat.
Selain penguatan kelembagaan, Bupati juga menekankan pentingnya sinkronisasi antara Perbup dengan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) 2026. Agar dalam penerapannya tetap berada di koridor yang tepat.
“Saya instruksikan agar penggunaan anggaran dilakukan secara bijak dan tepat sasaran. Jangan ada pemborosan, apalagi penyalahgunaan. Anggaran harus menjadi instrumen nyata untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat,” tegasnya.
Diharapkannya melalui sosialisasi ini, seluruh aparatur desa memiliki pemahaman yang utuh terhadap regulasi. Sehingga implementasi di lapangan berjalan efektif tanpa kendala administratif.
“Dengan sinergi yang kuat, saya yakin Sidoarjo akan semakin maju dan mandiri,” pungkasnya. (fah/ova)