Blok-a.com – Aksi unjuk rasa serentak digelar pada Kamis, 28 Agustus 2025 oleh ribuan buruh dari berbagai serikat pekerja. Demo ini akan berlangsung serentak di sejumlah titik, dengan pusat aksi berada di depan Gedung DPR RI, Senayan, Jakarta.
Said Iqbal, Presiden Partai Buruh sekaligus Presiden KSPI, menyampaikan bahwa aksi akan melibatkan buruh di 38 provinsi dan lebih dari 300 kabupaten/kota di seluruh Indonesia. Sekitar 10 ribu buruh diperkirakan akan berkumpul di Jakarta, belum termasuk aksi di daerah lain.
Massa area Jabodetabek akan memusatkan aksi di Jakarta, yakni di depan gedung DPR/MPR RI dan depan Istana Negara. Selain Jakarta, aksi serupa berlangsung di berbagai daerah seperti Bandung, Surabaya, Medan, dan Makassar.
Di kawasan industri Bekasi dan Karawang, buruh berencana menghentikan produksi selama beberapa jam sebagai bentuk solidaritas. Sementara di luar Jakarta, gelombang demonstrasi berlangsung di depan kantor gubernur masing-masing provinsi, termasuk di Jawa Barat, Jawa Timur, Sumatera Utara, hingga Sulawesi Selatan.
Ketua Harian DPP Partai Gerindra, Sufmi Dasco Ahmad, menyebut penyampaian aspirasi buruh adalah hak yang dijamin undang-undang.
“Demo itu aspirasi yang dijamin oleh UU. Kami di DPR siap menampung dan mendengarkan,” ujar Dasco dikutip dari detiknews (28/8/2025).
Aksi 28 Agustus ini melibatkan aliansi benar serikat pekerja dan buruh nasional. Dari laporan MSN Indonesia, puluhan ribu orang diprediksi ikut serta, mulai dari Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI), Serikat Buruh Migran, hingga kelompok mahasiswa yang menyatakan solidaritas terhadap isu perburuhan.
Di Jakarta, ribuan massa akan turun sejak pagi hari. Bundaran HI diperkirakan menjadi titik kumpul utama sebelum mereka bergerak menuju Senayan dengan arak-arakan dan orasi terbuka. Sementara itu, aksi serupa juga akan berlangsung di beberapa kota lain seperti Bandung, Surabaya, Medan, hingga Makassar.
Tuntutan Utama Serikat Buruh
Dalam aksi ini, buruh menyampaikan lima tuntutan utama kepada pemerintah dan DPR, di antaranya:
1. Kenaikan Upah Minimum
Buruh menuntut kenaikan upah minimum nasional sebesar 8,5–10,5 persen mulai tahun 2026. Perhitungan ini didasarkan pada kombinasi angka inflasi (3,26 persen) dan pertumbuhan ekonomi (5,1–5,2 persen), serta mengacu pada putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 168.
2. Penghapusan Outsourcing
Buruh menolak praktik outsourcing untuk pekerjaan inti. Mereka mendesak pencabutan PP Nomor 35 Tahun 2021 dan menegaskan bahwa sistem tersebut hanya boleh diterapkan pada pekerjaan penunjang, seperti keamanan.
3. Pembentukan Satgas Pencegahan PHK
Pemerintah diminta membentuk Satuan Tugas (Satgas) untuk mencegah pemutusan hubungan kerja (PHK) massal di berbagai sektor industri.
4. Reformasi Pajak Perburuhan
Reformasi pajak ini mencakup, kenaikan PTKP menjadi Rp 7.500.000 per bulan, menghapus pajak pesangon, menghapus pajak THR dan JHT, serta menghapus diskriminasi pajak perempuan menikah.
5. Legislasi Pro-Pekerja
Buruh mendesak pengesahan RUU Ketenagakerjaan tanpa omnibus law, mendukung pengesahan RUU Perampasan Aset sebagai langkah pemberantasan korupsi, dan menuntut revisi RUU Pemilu untuk memperbaiki sistem Pemilu 2029.
Selain tuntutan utama, buruh juga menyoroti pengesahan UU Ketenagakerjaan baru, perlindungan pekerja digital, medis, transportasi, tenaga pendidik, hingga jurnalis. Buruh meminta dukungan penuh terhadap kebijakan yang menguntungkan pekerja dan memperkuat posisi tawar buruh di hadapan pengusaha. (mg1)
Penulis: Rosa Dwi Eliyah (Mahasiswi Magang UTM Bangkalan)